Mewakili penjabat gubernur Papua Barat, Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Muhamad A Tawakal didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Barat, Bupati Manokwari dan Kapolres Manokwari membuka Expo Pelayanan Publik di Manokwari City Mall, Rabu (13/7/2022). PAPUADLAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN.
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Pur) Drs Paulus Waterpauw MSI berharap Expo pelayanan publik yang digelar selama tiga hari di Manokwari masyarakat dapat merasakan layanan pemerintah yang prima.
‘’Saya berharap Expo pelayanan publik yang berlangsung tiga hari di tempat ini berlangsung baik, dan masyarakat yang dilayani dapat merasakan pelayanan pemerintah yang prima,’’ sebut penjabat gubernur dalam sambutannya oleh Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Muhamad A Tawakal pada pembukaan Expo Pelayanan Publik yang digelar selama tiga hari di Manokwari City Mall Manokwari, Rabu (13/7/2022).
Pembukaan Expol Pelayanan Publik yang berlangsung selama tiga hari di hadiri Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemerintah Daerah Papua Barat, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Papua Barat, Ir. Musa Yosep Sombuk, MSi., MAAPd, Bupati Manokwari Hermus Induow SIP, Kapolres Manokwari, AKB Parasian Herman Gultom SIK, MSI, perwakilan ImigrasiKantor, PT PLN (Persero), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manokwari.
Kasat Lantas Polres Manokwari dan anggota Lantas Polres Manokwari memberikan penjelasan kepada Bupati Manokwari saat meninjau pelayanan publik yang dibuka Polres Manokwari, Rabu (13/7/2022).PAPUADLAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN.
Penjabat gubernur menyebutkan, tentu saja sebagai langkah awal pasti akan ada sejumlah kekurangan, namun penjabat gubernur optimistis expo pelayanan publik yang diselenggarakan secara kolaboratif oleh Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Barat bersama instansi-instansi pelayan publik di Manokwari adalah suatu inisiatif yang perlu didukung sebagai upaya awal untuk menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi, muda, aman dan nyaman.
Waterpauw dalam sambutannya menyebutkan sekalipun expo ini masih diselenggarakan di komersial speech, seperti Mall ini, tetapi ide dasarnya sudah bisa di direalisasi mudah-mudahan, di masa yang akan datang , sudah dapat dibentuk mall pelayanan publik pada bangunan milik pemerintah di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat agar memudahkan masyarakat mengurus segala keperluannya di suatu tempat secara cepat dan nyaman.
‘’Saya berharap, kegiatan seperti ini akan dilaksanakan secara rutin, dengan melibatkan lebih banyak lagi instansi penyelenggara pelayanan publik yang terlibat. Saya juga yakin apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah guna menghadapi mall pelayanan publik di Provinsi Papua Barat dapat terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama,’’ sebut penjabat gubernur yang disampaikan staf ahli.
Pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Provinsi Papua Barat memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan pelayanan publik. hal itu diwujudkan melalui program reformasi birokrasi yang konsisten diantaranya melalui penetapan zona integritas di mana terkandung strategi untuk meningkatkan pelayanan publik.
‘’Sejumlah organisasi perangkat daerah telah mendapat penilaian dan penghargaan yang baik dari Menpan RB. Demikian pula hasil penilaian kepatuhan penerapan standar pelayanan Ombudsman RI yang menunjukkan adanya peningkatan, namun demikian masih terdapat banyak yang memerlukan pembinaan lagi untuk lebih baik dibenahi lagi,’’ ujarnya.
Antrian warga mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di layanan publik Polres Manokwari saat pembukaan Expo Pelayanan Publik di Manokwari City Mall, Rabu (13/7/2022).PAPUADLAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN.
Dalam amanatnya Penjabat Gubernur Papua Barat menambahkan, bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik ada tiga pendekatan strategi yang diperlukan;
Pertama peningkatan mall pelayanan public, yaitu tempat berlangsungnya kegiatan aktivitas penyelenggaraan public atas barang jasa dan atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu dalam rangka menyediakan pelayanan terintegrasi, mudah, aman, dan nyaman.
Kedua digitalisasi pelayanan, yaitu penggunaan sistem data dan aplikasi digital serta teknologi informasi yang memudahkan layanan.
Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk keaktifan untuk mengakses layanan publik yang tersedia, memberikan saran, kritik untuk perbaikan. Melakukan pengawasan, dan melalui lembaga perwakilan DPR lokasikan pembiayaan yang memadai untuk pelayanan public, peningkatan kualitas pelayanan publik akan bermuara pada meningkatnya daya saing ekonomi, kepuasan masyarakat dan meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
‘’Oleh sebab itu, penyelenggara layanan public, pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara, badan hukum milik Negara, badan usaha milik daerah, pihak swasta yang melakukan aktivitas pelayanan publik dengan seluruh atau sebagian dana yang bersumber dari APBN atau APBD harus meningkatkan kualitas pelayanan public,’’ tegasnya.
Pembuka Expo Pelayanan Publik di Manokwari City Mall, Rabu (13/7/2022). PAPUADLAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN.
Pemerintah telah berkomitmen menciptakan pelayanan publik yang prima sebagaimana yang dikemukakan oleh Presiden RI Joko Widodo pada peluncuran laporan Ombudsman RI 8 Februari 2020 Ddikatakan, bahwa pelayanan publik adalah wajah kongkrit kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Dan untuk mewujudkan diperlukan ikhtiar yang berkelanjutan, transformasi sistem, tata kelola, dan dibutuhkan perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani.
‘’Tunjukkan bahwa pelayanan publik prima menjadi keniscayaan zaman ini. masyarakat membutuhkan pelayanan publik di bidang barang, jasa, dan administrasi negara yang pasti, cepat, nyaman, efisiensi, efektif, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan akuntabel.(tam)
