Pj Gubernur Papua Barat Drs. Ali Baham Temongmere, MTP., Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Siliongan, Kabinda Papua Barat, Brigjen TSP Silaban, Wakil Ketua DPRD Papua Barat Saleh Siknun dan Bupati Fakfak Untung Tamsil Pada Acara Ramah Tamah Yang Diselenggarakan Pemkab Fakfak di Gedung Winer Tuare. Jumat (10/11/2023). FOTO : RICO LET’s. PAPUADALAMBERITA.COM.
PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP., menegaskan untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang maka Pemerintah Daerah harus memastikan anggaran untuk KPU, Bawaslu termasuk anggaran keamanan untuk pihak Kepolisian dan TNI.
“Kita (Pemerintah Daerah) harus memastikan anggaran untuk KPU dan Bawaslu itu harus sudah masuk sesuai dengan ketentuan yang ada, untuk keamanan (Kepolisian dan TNI) tentunya dapat dianggarakan pada tahun anggaran 2024,”
Hal itu disampaikan Ali Baham Temongmere, pada acara ramah tamah Pemerintah Kabupaten Fakfak sehubungan dengan kunjungan kerja Pj Gubernur Papua Barat beserta Forkopimda Papua Barat yang berlangsung di gedung Winder Tuare, Jumat malam (10/11/2023).
Guna memastikan anggaran keamanan dapat dapat terakomodir di tahun 2024, Ali Baham berharap disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat sudah dapat memasukan rincian kebutuhan anggaran keamanan agar pelaksanaan Pemilu di 2024 dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Penandatangan NPHD Antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan KPU dan Bawaslu Fakfak Disaksikan Pangdam XVIII/Kasuari, Mayor Jenderal TNI Ilyas Alamsyah Harahap, Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Siliongan, Kabinda Papua Barat, Brigjen TSP Silaban dan Wakil Ketua DPRD Papua Barat Saleh Siknun. Jumat (10/11/2023). FOTO : RICO LET’s. PAPUADALAMBERITA.COM.
Dalam agenda ramah tamah yang berlangsung Jumat malam (10/11/2023), Pj Gubernur Papua Barat juga memberikan apresiasi bagi Pemerintah Kabupaten Fakfak yang telah mengalokasikan dana untuk KPU dan Bawaslu Fakfak yang sesuai dengan ketentuan.
Pada acara tersebut juga berlangsung penandatangan NPHD antara Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan KPU dan Bawaslu Fakfak. Penandangan NPHD yang disaksikan Pj Gubernur Papua Barat, Pangdam/ Kasuari, Kapolda Papua Barat, Wakil Ketua DPRD Papua Barat, Saleh Siknun, Kabinda Papua Barat beserta Forkopimda Kabupaten Fakfak.
Dalam penandanana NPHD antara Pemderintah Kabupaten Fakfak dengan KPU Fakfak tercacat Pemerintah Kabupaten Fakfak mengalokasikan dana total sebesar ebesar Rp39.928.177.000,- dari alokasi APBD 2023. Dengan rincian untuk tahap I (pertama) sebesar 40 persen senilai Rp15.971.270.800,- yang dapat dicairkan 14 hari setelah penandatangan NPHD dan tahap II (dua) sebesar 60 persen senilai Rp23.906.906.200.-
Sedangkan alokasi untuk Bawaslu Fakfak sebesar Rp20.000.000.000,- dengan rincian tahap I (pertama) sebesar 40 persen senilai Rp8.000.000.000,- di tahun anggaran 2023 dan 60 persen tahap II (dua) sebesar Rp12.000.000.000,- di tahun anggaran 2024.(RL 07)
