Wakil Walikota Sorong, Wakil Gubernur Papua Barat dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat, Kamis (18/3/2021) di Kota Sorong. PAPUADALAMBERITA. FOTO: HUMAS BANK INDONESIA PAPUA BARAT
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Dalam rangka mewujudkan percepatan pemulihan perekonomian dan mendorong transformasi pembentukan ekosistem digital, Pemerintah Kota Sorong telah berhasil mengukuhkan TP2DD sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) No.3 Tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
‘’Pembentukan TP2DD Kota Sorong patut dibanggakan karena menjadi salah satu yang tercepat di Papua Barat dan terbilang cepat paska dikeluarkannya Keppres Nomor 3 tahun 2021 4 Maret 2021,’’ ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Rut W Eka Trisilowati saat menerima SK TP2D dari Pemda Kota Sorong, Kamis (18/3/2021) di Sorong.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat mengatakan, pembentukan TP2DD Pemerintah Kota Sorong merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam rangka mendukung inovasi, percepatan, dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), integrasi pengelolaan keuangan daerah, serta dukungan terhadap integrasi ekonomi dan keuangan digital.
‘’ETPD sendiri adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah di daerah dari sebelumnya menggunakan cara tunai beralih ke non-tunai berbasiskan digital. Instrumen non-tunai tersebut tidak terbatas pada pembayaraan melalui teller, namun juga dari kanal lainnya seperti QR Indonesia Standard (QRIS), Financial Technology (Fintech), aplikasi internet, dan mobile banking,’’ ujar Rut W Eka Trisilowati.
Ia mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam Keppres di atas, TP2DD menjadi forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten yang dibentuk untuk tujuan agar:
Pertama: pengelolaan keuangan daerah lebih efektif dan efisien sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, ekonomi dan keuangan inklusif bertambah kuat, tingkat literasi digital semakin tinggi dan kesejahteraan lebih merata ;
Kedua: pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan kualitasnya melalui transaksi yang lebih cepat, mencegah kebocoran anggaran pendapatan/belanja, serta menciptakan transparansi ;
Ketiga: integrasi ekonomi dan keuangan digital dapat terwujud lebih cepat. Dalam struktur TP2DD, Walikota Sorong berperan sebagai Ketua, sementara Bank Indonesia menjadi Wakil Ketua yang akan menangani sistem pembayaran, serta Sekretaris Daerah Kota Sorong sebagai Ketua Harian.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Rut W Eka Trisilowati saat menerima SK TP2D dari Pemda Kota Sorong, disaksikan Wakil Gubernur Papua Barat, Kamis (18/3/2021) di Sorong. PAPUADALAMBERITA. FOTO: HUMAS BANK INDONESIA PAPUA BARAT
‘’Pembentukan TP2DD di Kota Sorong menjadi titik awal percepatan dan perluasan pembentukan ekosistem ekonomi digital di Papua Barat, yang rencananya akan dirangkaikan dengan kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Daerah (FEKDI) 2021 pada 8 April 2021 di Kabupaten Raja Ampat,’’ Rut.
Dalam pelaksanaan FEKDI 2021 tersebut, telah diagendakan seremonial pengukuhan TP2DD serentak secara nasional untuk keseluruhan pemerintah daerah yang telah membentuk TP2DD atau memiliki rencana pembentukan TP2DD pada hari pelaksanaan kegiatan.
‘’Bank Indonesia berharap dalam waktu dekat seluruh pemerintah daerah di Papua Barat dapat segera mengukuhkan pembentukan TP2DD sebagai solusi bagi kendala-kendala yang ada seperti kondisi sumber daya manusia dan infrastruktur jaringan,’’ pesannya.
Bank Indonesia akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan berbagai pihak dalam meningkatkan pemahaman serta kompetensi sumber daya manusia (SDM) serta pengembangan infrastruktur jaringan di Papua Barat agar ekosistem ekonomi digital dapat terwujud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Papua Barat.(tam)
