Bupati Teluk Bintuni, Ir Petrus Kasihiw,M.T didampingi Kepala BPBD Teluk Bintuni, Melianus Naa,S.H memberikan penjelasan tentang kondisi Teluk Bintuni kepada Direktur Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB, Bernadus di ruang kerja, Senin (9/3/2020). FOTO: HUMAS PEMDA BINTUNI/papuadalamberita.com
PAPUADALAMBERITA.COM. JAKARTA- Kabupaten Teluk Bintuni termasuk daerah yang masuk dalam daftar dampak bencana alam akibat dari kondisi penebangan hutan secara liar,seperti baru terjadi banjir di Kampung Idor, Distrik Wamesa, Sabtu (7/3/2020) pekan lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Teluk Bintuni bersama tim segera melakukan koordinasi untuk turun ke lokasi titik banjir pada Senin (9/3/2020).
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Teluk Bintuni, Melianus Naa mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pimpinan kemudian memerintahkan stafnya untuk turun lokasi banjir dalam rangka memberikan bantuan serta mendata korban.
“Kami sudah rapat dengan Bupati, dan beliau memerintahkan tim dinas terkait untuk segera turun ke lapangan baik BPBD, Dinas Sosial juga dinas terkait,” kata Malianus Naa saat ditemui media mendampingi Bupati Teluk Bintuni, Ir Petrus Kasihiw di Kantor BNPB Jakarta, Senin (9/3/2020).
Melianus mengatakan, pertemuan Bupati Teluk Bintuni, Ir Petrus Kasihiw dengan Direktur Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB, Bernadus dalam rangka mensinergikan pemerintah pusat dan daerah terkait dengan bantuan anggaran bencana alam yang dialami daerah penghasil migas ini.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Direktur Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB tersebut, Bupati, Petrus Kasihiw menyampaikan bahwa sebagai daerah industri, pihaknya sangat membutuhkan bantuan pemerintah pusat dalam hal anggaran.
Karena Teluk Bintuni sangat beresiko terjadinya bencana alam, sehingga butuh perhatian pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui pos anggaran yang telah ditetapkan.
“Teluk Bintuni merupakan daerah yang akhir-akhir ini sangat menerima dampak terjadinya bencana alam seperti banjir dan lainnya, yang saya sampaikan saat ini masyarakat saya di Distrik Wamesa sedang mengalami banjir sehingga untuk mengantisipasinya butuh perhatian pemerintah pusat melalui BNPB” kata Petrus Kasihiw dalam pertemuan tersebut.
Bupati mengakui bahwa dalam penanganan bencana alam di Teluk Bintuni tidak mampu jika hanya menggunakan APBD karena itu harus didukung pemerintah pusat melalui APBN yang sudah barang tentu mengcover keperluan OPD teknis di daerah.
Kasihiw menambahkan bahwa, untuk mencegah terjadinya bencana alam maka Pemerintah Daerah akan menggelar festival mangrove yang direncanakan berlangsung di Bintuni bulan Juni 2020 mendatang.
Keluhan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni ini direspon baik Direktorat Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membantu sejumlah anggaran.
Direktur Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi BNPB, Bernadus mengatakan, untuk mempercepat bantuan anggaran penanggulangan bencana sesuai pengajukan yang disampaikan pemerintah daerah maka satu tahapan akan dilalui.
“Tim kami akan turun ke Kabupaten Teluk Bintuni untuk melakukan survey di lapangan, setelah itu baru dilakukan proses pencairan anggaran yang dibutuhkan, ini aturan dan mekanisme ya. Yang jelas kami sangat prihatin dengan kondisi di daerah Teluk Bintuni dan kami akan membantu” tutur Bernadus.(aba/tam)
