PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Di bawah cahaya lampu kristal Ballroom Aston Manokwari, Kamis malam, 24 Juli 2025, suasana terasa berhenti sejenak.
Setiap kursi terisi, setiap helai napas hadirin menyatu dalam harapan, seolah dinding ruangan ikut menyimak perjalanan Papua Barat merangkai akuntabilitas dan kejujuran dalam tata kelola keuangan.
Di barisan depan, wajah serius para wakil rakyat DPR Papua Barat, pimpinan OPD, dan Forkopimda memantulkan cahaya keemasan.
Mereka hadir menjadi saksi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024 oleh BPK RI.
Ada rasa bangga, namun juga debar cemas, karena setiap laporan bukan sekadar angka, melainkan cermin janji yang harus ditepati.
Malam itu, Ballroom Aston Manokwari seolah berdenyut dalam nafas yang sama. Udara hangat bercampur aroma wangi lantai berlapis marmer dan cahaya lampu kristal yang memantul di dinding, seakan menyimpan bisik-bisik harapan dari setiap sudut ruangan.
Kursi-kursi penuh sesak oleh para wakil rakyat DPR Papua Barat, jajaran pimpinan organisasi pemerintah, hingga para tokoh Forkopimda.
Malam itu bukan malam biasa.
Ada hajatan besar: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRP PB).
Di panggung kehormatan, Ketua DPR Papua Barat Oriegenes Wonggor, S.IP, memimpin Rapat Paripurna dengan khidmat. Di sampingnya, ada Wakil Ketua I Petrus Makbon dan Wakil Ketua II Syamsyudin Seknun, S.Sos., S.H., M.H., duduk berjejer.
Ada juga Sekretaris DPR Papua Barat Hendra Marthinus Fatubun, dan tak ketinggalan Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., yang ikut menyaksikan momen penting itu di tengah masa persidangan II tahun sidang 2025.
Suasana sempat terasa tegang. Dr. Henry Subowo, Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko BPK RI, menyampaikan laporan tegas penuh makna.
Ada capaian yang patut dibanggakan, tetapi juga temuan dan rekomendasi yang harus segera dibenahi dalam 60 hari ke depan.
Sorot mata hadirin tak lepas dari podium, sementara ruangan sesekali hening, seolah setiap kata yang meluncur dari bibir Subowo adalah cermin bagi tata kelola keuangan yang harus terus dibenahi.
Meski demikian, ada apresiasi tulus yang disampaikan kepada Ketua DPR Papua Barat, Gubernur Papua Barat, dan seluruh jajaran yang telah berupaya menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Namun malam itu, bukan hanya laporan yang menjadi pusat perhatian.
Di ujung paripurna, Wakil Ketua II Syamsyudin Seknun melontarkan sebuah pantun yang menyentuh, dan sindiran, pemerintah provinsi.
Suasana yang tadinya serius mendadak pecah oleh tawa dan tepuk tangan meriah.
“Ballroom Aston sungguhlah indah,
Lebih Indah Rumah kaki seribu,
Enam tahun tak punya kantor, 2026 semoga terwujud,” ujar Syamsyudin, yang akrab disapa Sase.
Pantun sederhana, tapi menyiratkan kegelisahan mendalam tentang gedung DPR yang hingga kini tak kunjung berdiri megah.
Gubernur Dominggus Mandacan menanggapinya dengan senyum penuh kesungguhan.
“Terima kasih atas pantun yang disampaikan. Ini jadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat, tapi juga harus ada dukungan dari dewan. Kita berharap di APBD 2026, pembangunan gedung DPR ini bisa mulai kita wujudkan,” katanya kepada para wartawan yang menemuinya.
Di balik kalimat itu, tersimpan kisah panjang yang pahit. Dominggus kembali mengingat kerusuhan besar pada 19 Agustus 2019, kerusuhan yang mengoyak sendi-sendi kedamaian, memaksa pemerintah pusat untuk berkomitmen membangun kembali fasilitas yang hancur. Gedung-gedung di Jayapura, Wamena, hingga Sorong dan Fakfak telah dibangun kembali.
Namun gedung DPR Papua Barat dan MRP Papua Barat masih berdiri dalam balutan puing-puing amarah kerusahan dan bentuk harapan, belum menjadi nyata.
“Kita di Papua Barat, kantor DPR dan MRP itu yang belum. Ini tanggung jawab pemerintah pusat. Tapi kita tidak akan berhenti berjuang,’’ pesannya.
‘’Dalam waktu dekat, saya bersama Ketua DPR dan Ketua MPR akan bertemu dengan Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum untuk menindaklanjuti komitmen ini,” sambung Gubernur mantap.
Malam itu, di tengah lampu kristal dan keanggunan Aston, suara Dominggus terdengar seperti janji yang diukir di batu.
“Tahun 2026 awal, kita akan memulai. Kita akan usahakan pembangunan kantor DPRD Provinsi Papua Barat,” tegasnya.
Dan para wakil rakyat, bersama undangan yang hadir, tahu bahwa malam itu bukan hanya tentang laporan keuangan.
Ini tentang harga diri, tentang sebuah rumah bagi demokrasi Papua Barat yang sudah terlalu lama menunggu untuk berdiri di tanahnya sendiri.(rustam madubun)
