PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, SH., M.Si., mewakili Gubernur Drs. Dominggus Mandacan, menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR Papua Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Baca Juga: Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya Soroti PAD, IPM, dan Program Prioritas
Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR Papua Barat Masa Persidangan ke-III Tahun Sidang 2025 di Hotel Aston Manokwari, Sabtu (6/9/2025).
Dalam penyampaian itu, Lakotani mengawali tanggapannya atas pandangan Fraksi PDI Perjuangan.
Pemerintah,sependapat dengan masukan agar perencanaan program dan kegiatan pendapatan dan belanja daerah ke depan harus lebih tepat, terukur, efisien, dan efektif.
Hal itu agar pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum maksimal pada tahun 2024, ia menegaskan pemerintah berkomitmen meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak agar target penerimaan lebih optimal.
“Kami berterima kasih atas catatan Fraksi PDI Perjuangan, dan berkomitmen memperhatikan rekomendasi DPR serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI,” ujarnya.
Menanggapi pandangan Fraksi Amanat Sejahtera, Wakil Gubernur mengakui realisasi PAD yang baru mencapai 76,9 persen menunjukkan masih lemahnya optimalisasi sumber pendapatan.
Pemerintah, katanya, akan terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.
Soal efektivitas belanja daerah yang belum sepenuhnya mendukung program prioritas pembangunan, Lakotani menyatakan sependapat dengan fraksi. Pemerintah akan meningkatkan kualitas belanja agar lebih tepat sasaran, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Mengenai SILPA sebesar Rp133,94 miliar, pemerintah menjelaskan bahwa sisa dana tersebut akan dimaksimalkan pada tahun 2025, termasuk melalui program strategis dan pembiayaan dana otonomi khusus sesuai ketentuan dalam RAPBD 2025.
“Kami juga mencatat evaluasi fraksi terkait penguatan pengawasan SKPD yang kinerjanya rendah. Hal ini akan menjadi perhatian kami dalam pengelolaan APBD berikutnya,” tegas Lakotani.
Terhadap pandangan Fraksi Partai NasDem, pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan dan catatan positif terkait stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan PAD, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah sepakat dengan NasDem bahwa sektor UMKM, pertanian, perikanan, dan pariwisata perlu diperkuat sebagai penopang ekonomi riil yang menyerap tenaga kerja lokal.
Lakotani juga menegaskan kesepahaman dengan NasDem mengenai pentingnya digitalisasi pengelolaan keuangan daerah, perbaikan tata kelola aset, serta penguatan transparansi APBD.
“Kami akan memperhatikan rekomendasi fraksi agar tata kelola keuangan semakin bersih dan akuntabel,” ucapnya.
Sementara itu, menanggapi Fraksi Bangkit Indonesia Raya, pemerintah mengakui masih rendahnya realisasi retribusi daerah, yakni hanya 29,96 persen. Pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh agar potensi PAD dapat dimaksimalkan.
Terkait keberpihakan pada pelayanan dasar, khususnya pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Papua Barat, Wakil Gubernur menegaskan hal tersebut akan menjadi perhatian pemerintah dalam perencanaan program berikutnya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi intensif dengan BPK dan tindak lanjut atas seluruh rekomendasi perbaikan keuangan daerah.
“Kami bersepakat dengan pandangan Fraksi Bangkit Indonesia Raya bahwa tata kelola APBD harus benar-benar menjadi instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan nyata bagi rakyat Papua Barat,” kata Lakotani.
Dengan jawaban ini, pemerintah berharap seluruh catatan dan rekomendasi fraksi dapat memperkuat arah pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel di masa mendatang.
Dari lima fraksi DPR Papua Barat, salah satu fraksi yang tidak menyampaikan pandangannya adalah Fraksi Partai Golkar.(rustam madubun)
