PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya DPR Papua Barat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, yang berlangsung di Hotel Aston Manokwari, Sabtu (6/9/2025).
Baca juga: Fraksi PDIP Apresiasi Papua Barat Indeks Kerukunan Beragama Tertinggi
Pandangan umum tersebut sampaikan juru bicara fraksi, Gilang Pinandito, S.St., M.Kesos.
Dalam penyampaian awal, Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya menyinggung sejarah berdirinya Provinsi Papua Barat yang genap berusia 25 tahun pada 12 Oktober 2025, sebagai momentum penting dalam pelaksanaan desentralisasi.
Menurut fraksi, perjalanan panjang provinsi ini harus menjadi bekal untuk membangun Papua Barat lebih produktif, mandiri, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat bersama gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya mencermati laporan realisasi APBD 2024 dengan total pendapatan sebesar Rp4,95 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp532,31 miliar dan pendapatan transfer Rp4,41 triliun.
Fraksi menilai realisasi pendapatan dari sektor retribusi daerah masih sangat rendah, hanya 29,96 persen dari target.
Begitu juga dengan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) pajak yang hanya mencapai 63,37 persen. Kondisi ini, menurut fraksi, menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan dan pencapaian target.
Selain itu, rasio kemandirian fiskal Papua Barat pada tahun 2024 hanya berada di angka 11 persen. Fraksi menilai hal ini menjadi catatan penting agar pemerintah daerah lebih inovatif dalam menggali PAD, mengingat ketergantungan besar pada dana transfer pusat.
Dalam aspek pembangunan manusia, Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya mengapresiasi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat sebesar 0,85 poin atau 1,2 persen pada tahun 2024.
Namun, fraksi menekankan perlunya pemerataan distribusi kebijakan agar peningkatan IPM benar-benar dirasakan secara merata, khususnya oleh Orang Asli Papua.
Fraksi juga menyoroti angka kemiskinan Papua Barat yang masih tinggi, mencapai 108,28 ribu jiwa dari total penduduk lebih dari 500 ribu jiwa. Angka tersebut terdiri dari penduduk miskin di perkotaan sebesar 9,50 persen dan di pedesaan sebesar 26,34 persen.
Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya menilai pencapaian target kinerja APBD 2024 cukup moderat dan patut diapresiasi. Namun, pemerintah diminta lebih selektif dalam merumuskan program kegiatan dan anggaran agar distribusi kebijakan merata hingga ke kabupaten.
Fraksi juga menekankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada belanja, tetapi lebih serius mencari solusi untuk penguatan PAD.
Fraksi bahkan mengusulkan adanya rapat koordinasi bersama DPR Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat khusus membahas kemandirian fiskal daerah.
Dalam aspek pelayanan dasar, Fraksi menyoroti minimnya perhatian terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, misalnya di Kabupaten Fakfak yang belum memiliki fasilitas pendidikan memadai. Fraksi mendesak agar pemerintah memberi prioritas anggaran untuk penyediaan infrastruktur dan SDM berkualifikasi khusus guna pemenuhan hak-hak pendidikan mereka.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi intensif dengan BPK Papua Barat. Fraksi meminta agar setiap rekomendasi perbaikan dari BPK benar-benar menjadi perhatian pemerintah sebagai langkah pembenahan tata kelola keuangan daerah di masa depan.
Pandangan umum ini disampaikan Fraksi Bangkit Gerakan Indonesia Raya yang beranggotakan Iskandar Tassa, A.Md (Ketua), Xaferius Kamebun, S.Sos (Wakil Ketua), Y. Salim Al Hamid, S.Sos (Sekretaris), Semuel Kadang, S.Sos (Anggota), dan Aporina Dewansiba, S.Sos (Anggota).(rustam madubun)
