PAPUADALAMBRITA.COM. FAKFAK – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat memaparkan evaluasi capaian kinerja program kesehatan hingga Semester I (Januari-Juni) dan Semester III (Januari-September) tahun 2025.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dr. Alwan Rimosan, Sp.B.Finacs, ketika menyampaikan materinya terkait
Kebijakan dan Implementasi
Transformasi Kesehatan Papua Barat,
dalam Rakerkesda Kabupaten Fakfak tahun 2025 yang berlangsung secara virtual, Selasa (16/12/2025).
Meskipun beberapa program telah berjalan, Alwan Rimosan, menyoroti adanya beberapa indikator kunci yang masih jauh di bawah target, terutama terkait kesehatan jiwa dan aktivasi Posyandu.
Menurutnya, capaian program kesehatan jiwa masih mengkuatirkan karena sesuai
data menunjukkan bahwa pelaksanaan skrining kesehatan jiwa di Papua Barat hingga September 2025 masih di bawah target 50%.
Pelaksanaan Rakerkesda Kabupaten Fakfak Tahun 2025, Yang Berlangsung di Lantai 5 Ballroom Hotel Grand Papua Fakfak. Selasa (16/12/2025). FOTO : ENRICO. PAPUADALAMBERITA.COM
Khususnya, Kabupaten Pegunungan Arfak dilaporkan belum melaksanakan skrining kesehatan jiwa sama sekali, ujarnya
Lebih lanjut kata dia, pelayanan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) juga belum mencapai target 100%.
Dua kabupaten yang perlu menjadi perhatian serius adalah Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak yang belum melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa.
Sedangkan persentase posyandu akktif masih jauh dari target, karena kata dia dalam evaluasi hingga Juni 2025, persentase Posyandu Aktif (Posyandu Buka Layanan Minimal 1 Kali Sebulan) baru mencapai 62,02% dari target 80%.
Angka ini menunjukkan bahwa sekitar sepertiga Posyandu di wilayah tersebut tidak berfungsi optimal, ungkap Kadis Kesehatan Papua Barat, Alwin Rimosan.
Terkait Evaluasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) lanjutnya, menunjukkan hasil yang beragam.
Penerapan Kebijakan Germas, Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan Germas mencapai 79,92% dari target 100%.
Kepemilikan Kebijakan Germas/Kesehatan Lainnya: Capaian ini masih sangat rendah, yakni hanya 14,28% dari target 100%, dengan hanya Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat yang disebutkan memiliki kebijakan.
Tantangan Regional dan Pelayanan NAPZA Provinsi Papua Barat terdiri dari 7 kabupaten dengan total 86 Distrik, 21 Kelurahan, dan 969 Kampung/Desa. Struktur geografis dan demografi ini menjadi tantangan dalam pemerataan pelayanan.
Di sisi lain, terdapat data positif mengenai penanganan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA), dengan 103 orang penyalahgunaan NAPZA telah mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis dalam periode Januari-Juli 2025.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat berkomitmen melakukan evaluasi mendalam dan mengambil langkah strategis, terutama untuk mendorong aktivasi Posyandu, memperluas cakupan skrining kesehatan jiwa, serta memastikan semua kabupaten, khususnya Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak, dapat melaksanakan program pelayanan kesehatan jiwa sesuai target.(Enrico Letsoin)
