PAPUADALAMBERITA.COM.JAKARTA – Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si bertemu Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (6/3/2026), untuk mendorong percepatan pembangunan dan penguatan infrastruktur perdagangan di Provinsi Papua Barat.
Pertemuan tersebut membahas langkah strategis memperkuat sektor perdagangan sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Dominggus Mandacan dalam kesempatan itu didampingi jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat, antara lain Sekretaris Daerah Papua Barat Drs. Ali Baham Temongmere, MTP, Kepala Bappeda Papua Barat Prof. Dr. Charlie Heatubun, S.Hut., M.Si, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bondan Santoso, S.STP., M.Ec.Dev.
Kepala Dinas Pendidikan Barnabas Dowansiba, S.Pd., M.Pd, Kepala Dinas Sosial Dr. Lasarus Indouw, SP., MM, Inspektur Daerah Dr. Erwin Saragih, Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat Samoel Aronggear, S.STP., M.Si, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Oni Dowansiba, S.IP., MM, serta Kepala Badan Penghubung Papua Barat Erik Ayatanoi, SH.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat menyampaikan sejumlah usulan pembangunan dan pengembangan sarana serta prasarana perdagangan kepada Kementerian Perdagangan RI.
Pasar rakyat dinilai memiliki peran strategis sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok, ruang pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sekaligus instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga di daerah.
Namun demikian, kondisi sarana dan prasarana perdagangan di sejumlah kabupaten di Papua Barat masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi infrastruktur fisik, sanitasi, tata kelola pasar maupun aksesibilitas.
Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai sangat diperlukan guna mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur perdagangan di wilayah tersebut.
Dalam pertemuan itu, Pemprov Papua Barat juga mengusulkan sejumlah program prioritas, antara lain pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat di sejumlah kabupaten, pengembangan pasar tematik berbasis potensi unggulan daerah, peningkatan kualitas sarana pendukung perdagangan yang sehat dan tertata, serta pembangunan gudang distribusi provinsi guna memperkuat sistem distribusi barang dan menjaga stabilitas harga di Papua Barat.
Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap usulan tersebut dapat memperoleh dukungan melalui berbagai program dan kebijakan Kementerian Perdagangan RI, baik melalui pendanaan APBN, sinergi lintas kementerian maupun skema kemitraan lainnya.
Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat sistem perdagangan di Papua Barat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).(rustam madubun)
