PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Kelebihan jumlah siswa atau overload dalam penerimaan peserta didik di SMA Taruna Kasuari Nusantara Manokwari yang terjadi selama beberapa tahun terakhir akhirnya menjadi sorotan dan akan dievaluasi menyeluruh oleh pemerintah daerah.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba, S.Pd.,M.Pd. mengatakan persoalan tersebut turut berkontribusi terhadap munculnya dinamika internal di lingkungan sekolah.
“Intinya hanya soal senior merasa tidak dihormati oleh junior,” ujar Barnabas yang ditemui wartawan di Kantor Gubernur, Manokwari, Senin (27/4/2026).
Meski dipicu persoalan antarsiswa yang dinilai sepele, pihaknya tetap memberi perhatian serius terhadap dampak yang ditimbulkan, termasuk kondisi kesehatan siswa. Pemerintah juga akan mempertimbangkan bantuan biaya pengobatan sambil menunggu proses penanganan yang masih berjalan.
Sebagai langkah tindak lanjut, Dinas Pendidikan Papua Barat menggelar pertemuan bersama pihak sekolah dan orang tua siswa pada Senin pukul 10.00 WIT untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Barnabas menjelaskan, kapasitas ideal sekolah seharusnya hanya berkisar 80 hingga 100 siswa per angkatan. Namun dalam praktiknya, jumlah siswa justru melonjak hingga 160 orang pada satu angkatan dan 130 orang pada tahun berikutnya.
“Ini sudah melebihi kapasitas, baik dari sisi asrama, ruang kelas, maupun sarana prasarana,” katanya.
Ia mengakui, kebijakan penerimaan siswa yang melampaui kapasitas merupakan tanggung jawab bersama antara dinas dan pihak sekolah. Selain itu, adanya praktik “titipan” turut memperparah kondisi di sekolah yang seharusnya menjadi lembaga pendidikan prioritas tersebut.
Barnabas juga menyoroti tidak optimalnya evaluasi sejak angkatan pertama, yang semestinya dilakukan sesuai kerja sama dengan SMA Taruna Nusantara. Evaluasi itu penting untuk memastikan kesiapan anggaran dan pengembangan sekolah ke depan.
“Selama ini berjalan tanpa evaluasi yang jelas, sehingga berdampak seperti sekarang,” ujarnya.
Ke depan, evaluasi akan melibatkan pihak dari Magelang guna memastikan standar pendidikan, termasuk pemenuhan sarana dan prasarana, berjalan sesuai rencana.
Terkait rencana pengembangan, Barnabas menyebut kawasan Warmare sebelumnya dinilai memenuhi syarat oleh pemerintah provinsi. Namun pembangunan sempat dialihkan ke lokasi lain, sehingga perlu dikaji kembali dalam proses evaluasi mendatang.(rustam madubun)
