PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD menyoroti besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) belanja gaji pegawai dalam pembahasan laporan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Ketua Pansus LKPJ, Irsan Lie, mengatakan pihaknya telah menyelesaikan pembahasan rekomendasi terhadap OPD dan segera menyerahkannya kepada pimpinan DPRD sebelum dibawa ke rapat paripurna.
“Setelah ini kami akan menyerahkan hasilnya kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme selanjutnya,” kata Irsan yang ditemui wartawan di Hotel Aston Manokwaari, Senin (18/5/2026).
Ia menyebutkan, dari seluruh OPD yang dibahas, sekitar 25 OPD menjadi perhatian khusus pansus karena dinilai memiliki sejumlah catatan penting.
Menurut Irsan, fokus utama pansus bukan hanya pada administrasi anggaran, tetapi juga pada sejauh mana program pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Penekanan pansus lebih kepada asas manfaat dari program-program yang dilaksanakan pemerintah. Itu yang kami uji juga di lapangan,” ujarnya.
Dalam proses hearing dan peninjauan lapangan, pansus menemukan adanya beberapa ketidaksesuaian antara laporan administrasi dengan kondisi faktual di lapangan.
“Ada beberapa yang tidak sinkron, tetapi setelah diklarifikasi ternyata ada kendala keterbatasan waktu pekerjaan dan faktor lainnya,” katanya.
Selain itu, besarnya Silpa pada belanja pegawai menjadi salah satu sorotan utama pansus karena dinilai menunjukkan perencanaan anggaran yang belum optimal.
“Kalau proyeksinya lebih tepat, anggaran itu sebenarnya bisa dialihkan sejak awal untuk kebutuhan yang lebih mendasar,” ucap Irsan.
Ia memastikan sejumlah klarifikasi dari OPD terkait telah dimasukkan dalam rekomendasi pansus sebelum nantinya ditetapkan sebagai keputusan lembaga DPRD melalui rapat paripurna.(rustam madubun)
