PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Fakfak menggelar Rapat Paripurna Kesembilan Masa Sidang Ketiga Tahun 2026 dalam agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi -Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Sabtu (26/9/2026) malam.
Dalam rapat yang dihadiri Bupati Fakfak dan Wakil Bupati, pimpinan dewan, jajaran Forkopimda, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, fraksi-fraksi di DPRK Fakfak, di antaranya Fraksi Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat (Gerbang Rakyat), Fraksi Karya Demokrasi Perjuangan Nasional Indonesia (KDPNI), Kelompok Khusus, dan Fraksi Amanat Bintang Sejahtera (ABS) menyoroti sejumlah isu strategis daerah, efektivitas anggaran.
Keuangan Daerah dan Penggunaan Dana OtsusTerkait proyeksi anggaran :
Fraksi KDPNI melalui juru bicaranya Yoan Clarce Yotlely, mengungkapkan realisasi pendapatan daerah hingga 26 September 2026 baru mencapai 62 persen. Karena itu Fraksi ini mendesak pemerintah daerah membeberkan langkah konkret peningkatan pendapatan pada sisa triwulan berjalan pasca-penetapan APBD-P.
Sementara itu, Kelompok Khusus DPRK melaui juru bicara Valentinus Kabes, memberikan penekanan terhadap pentingnya transparansi alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus). Kelompok Khusus meminta realisasi Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang baru mencapai Rp149,6 miliar (54,92 persen) dari target Rp272,3 miliar dapat dievaluasi agar penyerapan anggaran benar-benar memberikan asas manfaat dan afirmasi nyata bagi Orang Asli Papua (OAP) Fakfak.
Suasana Rapat Paripurna Kesembilan Masa Sidang Ketiga Tahun 2026 Yang Berlangsung di Gedung DPR Kabupaten Fakfak. Sabtu (26/09/2026). FOTO: ISTIMEWA. PAPUADALAMBERITA.COM.
Fraksi ABS melalui juru bicara Imam, S.Pd.I, dari mimbar Dewan turut mempertanyakan lonjakan anggaran pada beberapa pos belanja, seperti kenaikan Belanja Modal yang mencapai 34,39 persen serta lonjakan penerimaan pembiayaan dari SiLPA sebesar 167,05 persen. Fraksi ABS meminta penjelasan mendalam mengenai perincian kegiatan prioritas agar tidak memicu penumpukan anggaran di akhir tahun.
Pertanyakan Anggaran BPJS dan Fasilitas Kesehatan-Pendidikan Sejumlah persoalan teknis pelayanan publik juga ditanyakan langsung oleh para wakil rakyat:
Kesehatan: Fraksi Gerbang Rakyat melalui juru bicara Buhan Landupa, dari mimbar Dewan, juga meminta penjelasan Bupati mengenai anggaran BPJS Kesehatan sebesar Rp1,7 miliar pada Dinas Kesehatan yang tidak terakomodir dalam APBD-P 2026, serta mendesak pemenuhan alat medis dasar (seperti Urinimeter Test dan alat cek darah multifungsi) di Puskesmas Sekban.
Pendidikan: Fraksi Gerbang Rakyat menanyakan kejelasan pemindahan lokasi pembangunan Rumah Guru SD Negeri Kiat dan SD Negeri Karas, pengadaan meubelair sekolah yang tak kunjung terealisasi, serta kelancaran program Pakaian Sekolah Gratis dan beasiswa bagi mahasiswa.
Pengendalian Inflasi & Kebakaran: Dewan meminta penjelasan terkait strategi konkret penanganan inflasi bahan pokok (beras, cabai, telur), pemulihan korban musibah kebakaran warga, serta penanganan intensif terkait kondisi cuaca panas dan potensi kebakaran hutan/lahan (karhutla) yang melanda sejumlah distrik.
Infrastruktur & Layanan Publik: Usulan penataan terminal alternatif di Jalan Kokas, kepastian status lahan pemakaman di Kadamber Air Merah, percepatan penyelesaian Pasar Mama-Mama Papua di Tanjung Wagom, serta peningkatan layanan administrasi kependudukan jemput bola (JEBOL).
Seluruh fraksi dan Kelompok Khusus DPRK Fakfak, berharap catatan, usulan, dan pertanyaan yang disampaikan dapat ditanggapi serta ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak pada tahapan pembahasan paripurna berikutnya demi mewujudkan APBD Perubahan yang adil, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.(Enrico)
