Papua Barat Daya

Wagub Papua Barat Daya Dorong Percepatan SPPG 3T

260
×

Wagub Papua Barat Daya Dorong Percepatan SPPG 3T

Sebarkan artikel ini
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menghadiri peluncuran dan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam rangka pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), di SPPG Sorong, Jalan Maibo, Intimpura, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (2/10/2026).FOTO: TIM MEDIA PAPUA BARAT DAYA

PAPUADALAMBERITA.COM.SORONG – Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mendorong percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Hal itu disampaikan saat peluncuran dan aktivasi SPPG 3T secara serentak dan hybrid di SPPG Sorong, Kabupaten Sorong, Jumat (2/10/2026).

Ahmad mengatakan, saat ini terdapat 31 SPPG aglomerasi dan 14 SPPG wilayah 3T yang telah beroperasi di Papua Barat Daya.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menghadiri peluncuran dan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam rangka pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), di SPPG Sorong, Jalan Maibo, Intimpura, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (2/10/2026).FOTO: TIM MEDIA PAPUA BARAT DAYA

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut telah menjangkau 84.180 penerima manfaat, yang terdiri atas peserta didik, kelompok 3B, guru dan tenaga pendidik, serta tenaga kerja atau relawan SPPG.

Menurut Ahmad, percepatan masih diperlukan karena sebagian besar wilayah Papua Barat Daya merupakan kawasan 3T.

Ia meminta dukungan Badan Gizi Nasional (BGN) agar SPPG di Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw segera beroperasi sehingga manfaat MBG dapat menjangkau anak-anak hingga kampung dan wilayah terpencil.

Selain percepatan operasional, Ahmad meminta adanya penyesuaian biaya layanan SPPG dengan kondisi Papua.

Menurut dia, biaya pangan dan distribusi di Papua lebih tinggi dibandingkan daerah lain sehingga perlu mempertimbangkan faktor geografis dan kemahalan agar pengelola SPPG dapat menyediakan makanan bergizi sesuai standar.

Kepala BGN menyatakan pemerintah sedang menyiapkan aturan khusus bagi pelaksanaan MBG di wilayah 3T, termasuk Papua.

Kebijakan tersebut akan mempertimbangkan faktor kemahalan, tingkat kesulitan, dan kondisi geografis, sehingga penyelenggaraan MBG di Papua tidak disamakan dengan wilayah lain dan dapat menjangkau masyarakat hingga kampung-kampung.(rustam madubun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *