MANOKWARI, PAPUADALAMBERITA.COM — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat, Orgenes Wonggor, mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat memperkuat langkah ntisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap, termasuk melalui penyiapan anggaran khusus pada tahun anggaran mendatang.
Dorongan tersebut disampaikan menyusul gangguan kabut asap terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Rendani, Manokwari, Rabu (14/10/2026).
Menurut Orgenes, dampak kabut asap telah meluas dan dirasakan di sejumlah kabupaten hingga wilayah provinsi di Papua Barat.
Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla dan kabut asap membutuhkan koordinasi lintas wilayah serta dukungan anggaran yang terencana, bukan hanya respons ketika bencana telah terjadi.
Baca juga: BNPB Siapkan 8 Ton Garam untuk Operasi Modifikasi Cuaca di Papua Barat
Orgenes menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, sebagian asap diduga berasal dari wilayah provinsi Papua Selatan. Kondisi itu, menurut dia, diperparah oleh kebakaran yang terjadi di sejumlah daerah di Papua Barat.
Meski demikian, asal-usul dan kontribusi masing-masing sumber asap masih memerlukan verifikasi dari instansi berwenang.
Orgenes mengapresiasi langkah pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menangani persoalan kabut asap yang tengah berlangsung.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung upaya penanggulangan agar dampak terhadap masyarakat dan aktivitas ekonomi dapat ditekan.
Namun, ia mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika kebakaran dan kabut asap sudah meluas.
Pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan sekaligus menyiapkan pembiayaan yang memadai untuk menghadapi potensi kejadian serupa.
Menurut Orgenes, pihak legislatif dan eksekutif perlu mulai membahas alokasi anggaran antisipasi karhutla dan kabut asap untuk tahun-tahun mendatang, termasuk dalam penyusunan APBD Induk 2027.
Penyiapan anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan kebakaran, serta perlindungan masyarakat yang terdampak kabut asap.
Gangguan terhadap penerbangan di Bandara Rendani menjadi salah satu gambaran bagaimana kabut asap dapat melampaui persoalan lingkungan dan berdampak pada konektivitas wilayah. Dalam kondisi tertentu, penurunan jarak pandang juga dapat memengaruhi keselamatan dan kelancaran transportasi.
Karena itu, penanganan karhutla memerlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga teknis, aparat terkait, hingga masyarakat.(rustam madubun)
