Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia, SE, M.Si, Ketika Mengunjungi Lokasi Bandara Siboru Fakfak Papua Barat Beberapa Minggu Lalu Guna Melihat Perkembangan Pembangunan Pematangan Lokasi Terminal Bandara Siboru. FOTO : RICO LET’s./papuadalamberita.com.
PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Kepala BKPM Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, SE, M.Si, saat mengunjungi lokasi pembangunan Bandara Siboru, mengatakan, pembangunan Bandara Siboru targetnya hanya 3 tahun sudah rampung.
“Pembangunan Bandara Siburu targetnya 3 tahun kedepan sudah rampung dan dapat dioperasionalkan untuk kepentingan Pemerintah dan masyarakat di Kavupaten Fakfak’, tandas putra terbaik Fakfak yang kini menjabat Kepala BKPM RI.
Menurutnya, pembangunan Bandara Siboru merupakan salah satu Bandara di Papua dan Papua Barat yang masuk dalam program prioritas Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sehingga dengan dana yang sudah dialokasikan sebesar 70 Milyar harus segera digenjot agar 3 tahun mendatang Bandara ini sudah fungsional.
“Dalam rapat dengan Mentri Perhubungan, Pa Mentri sudah menyampaikan kalau Bandara Siboru, targetnya 3 tahun harus sudah rampung karena itu pekerjaan Bandara Siboru harus segera di genjot”, tegas Bahlil Lahadalian beberara minggu lalu ketika berkunjung ke kampung halamannya di Fakfak Papua Barat.
Kapala BKPM RI, Bahlil Lahadalia, SE, M.Si Didampingi Kadis PUPR2KP Fakfak, di Lokasi Bandara Siboru Fakfak Papua Barat. FOTO : RICO LET’s./papuadalamberita.com.
Lebih lanjut dikatakan, dengan penyerahan hibah tanah Bandara Siboru dari Pemkab Fakfak kepada Kementrian Perhubungan maka pada bulan Januari 2020, proses pelelangan proyek pembangunan Bandara ssudah bisa berjalan.
Dikatakan Bahlil, dalam proyek Multiyears Bandara Siboru, posisi BKPM akan selalu mengawal proses pembangunan Bandara Siboru dalam rangka mempercepat intrumen investasi masuk ke Fakfak.
“Salah satu persoalan masuknya Investasi di Kabupaten Fakfak adalah persoalan infrastruktut dan infratruktur tersebut terkait dengan Bandara yang belum siap”, tutur mantan Ketua HIPMI Pusat itu kepada awak media di Bandara Siboru beberapa minggu lalu.
Bahlil menjamin, bila persoalan Bandara di Fakfak telah ditangani secara baik maka tentunya kedepan akan mempermudah masuknya Invetasi di |Kabupaten Fakfak,”bagaimana investasi masu masuk kalau kondisi penerbangan dan bandara Torea sperti itu, mau masuk saja susah apa lagi keluar, tetapi bila kondisi Bandara sudah baik tentunya akan berdampak pada investasi yang akan masuk ke Fakfak.”
Kata dia, sampai hari ini orang masih menganggap transportasi udara itu belum ada yang tergantikan dan transportasi Udara masih dianggap yang paling efektif.
Sementara itu, ditempat yang sama Kepala Dinas PURP2KP, Kabupaten Fakfak, Samaun Dahlan, S.Sos, MAP, mengatakan, sejauh ini progren pematangan lahan terminal Bandara Siboru yang menyerap dana APBD Kabupaten Fakfak tahun 2019 telah mencapai 90 persen
Kepala BKPM RI, Bahalil Lahadalia, Kadis PUPR2KP Fakfak, Samaun Dahlan, Kabid Bina Marga PUPR2KP, Yakobus Tandung, Kepala UPBU Torea, Indriawan, Ketika Meninjau Lokasi Bandara Siboru. FOTO : RICO LET’s./papuadalamberita.com.
“Pekerjaan tahun 2019 untuk pematangan lahan terminal Bandara Siboro sudah mencapai korang lebih 90 persen”, tutur Samaun Dahlan bakal calon Bupati Fakfak 2020.
Dikatakan, sesuai dengan master plain Bandara Siboru, untuk pembangunan sisi udara (run way) yang ditangani Pemerintah Pusat dengan alokasi dana 70 Milyar akan dugunakan untuk membangun landasan pacu Bandara Siboru dengan panjang 1.600 meter.
Namun sesungguhnya kata dia, bila melihat luas lahan sebesar 202 hektar maka kedepan Bandara Siboru masih bisa dikembangkan hingga mencapai panjang keseluruhan 3.000 meter dan dapat didarati pesawat berbadan besar.
Upaya Pemerintah Kabupaten Fakfak untuk membangun Bandara Siboru tidak semudah membalik telapak tangan, bayangkan saja dalam kurung waktu 8 tahun (2011 – 2018) Pemerintah Kabupaten Fakfak terus berupaya dengan melakukan lobi – lobi ke Provinsi Papua Barat hingga ke Pemerintah Pusat di Jakarta.
Dalam upaya membangun Bandara Siroburu dengan melakukan berbagai terobosan hingga akhirnya pada tahun 2019, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Perhubungan RI memberikan ijin untuk pembangunan Bandara Siboru dan Bandara Siboru merupakan salah satu Bandara di Papua dan Papua Barat yang masuk dalam program prioritas Presiden Joko Widodo.(RL07)
