Scroll untuk baca artikel
Papua Barat

DPRD Manokwari Bentuk Pansus COVID-19, Dorong Karantina Terpusat Sampai Penggunaan Anggaran COVID-19

212
×

DPRD Manokwari Bentuk Pansus COVID-19, Dorong Karantina Terpusat Sampai Penggunaan Anggaran COVID-19

Sebarkan artikel ini
Print

Fraksi Golkar DPRD Manokwari, Suriyati Faisal. FOTO: istimewa/papuadalamberita.com.

PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI- Keresahan warga Manokwari tidak hanya soal CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) yang kini telah menjangkit tuju warga (7) Manokwari terkonfirmasi positif Corona atau naiknya data per Selasa (19/5/2020) Orang Tanpa Gejala (OTG) 339 orang, Orang Dalam Pemantauan (ODP) 200 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sembuilan (9) orang, walaupun empat pasien positif asal Manokwari yang telah sembuh.

Namun warga Manokwari bertanya soal karantina pusat sampai besaran anggaran COVID-19 Manokwari dan peruntuknya sampai dimana? Menjawab pertanyaan warga Manokwari, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari akan bentuk Panitia Khusus (Pansus) COVID-19.

‘’Kami DPRD sepakat membentuk Pansus COVID-19, yang akan membahas karantina terpusat ka, pelayanan, semua yang berurusan dengan COVID, ‘’ ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Manokwari, Suriyati  yang dihubunggi papuadalamberita.com, Selasa (19/5/2020).

Menurut  Suriyati Pansus COVID-19 akan terdiri dari perwakilan fraksi, komisi dan pimpinan DPRD Manokwari, besok (maksudnya Rabu (20/5/2020) segera dibentuk.

‘’Kami DPRD turun lapangan mendegar banyak masukan masyarakat,  masyarakat takut dengan kondisi saat ini, harus tinggal di rumah, tetapi warga juga makin ramai di jalan-jalan,’’ ujar Surryati yang juga Ketua DPW Aisyiyah Papua Barat.

Menurutnya, DPRD terus memantau perkembangan percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Manokwari, dimana sebaran OTG, ODP dan PDP  di Manokwari terus menunjukan grafis naik, DPRD juga akan terus mendorong adanya karantina terpusat di Manokwari.

‘’Kami juga menanyakan anggaran untuk COVID-19 di Kabupaten Manokwari nilainya berapa? Sudah di realisasi ke Tim Setgas COVID berapa,’’ ujarnya bahwa pada Selasa (19/5) siang DPRD tela melakukan hearing.

DPRD juga melakukan hering dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bahwa anggaran sekitar Rp85 Miliar untuk Gugus COVID-19 Manokwari.

‘’Anggaran Itupun katanya, akan masih berubah-rubah,  karena permintaan tergantung kondisi, contoh mereka (Gugus Tugas) tidak menganggarkan untuk karantina terpusat yang ahirnya mungkin mereka berfikir untuk buat karantina terpusat,’’ tambah Suriyati.

Anggota DPRD pada masa pencalonan sebagai nomor urut 6 asal Partai Golkar dengan Daerah Pemilihan (DAPIL II)  melanjutkan, bahwa DPRD sangat menekankan untuk adanya karantina terpusat di Manokwari.

‘’Karena dengan karantina terpusat dapat ikut memutuskan sebaran mata rantai virus corna, kalau tidak ada karantina terpusat, sulit memantau pergerakan OTG, ODP atau PDP dan kalau begitu sampai kapan kita tidak tau selesainya virus ini di Manokwari,’’ sebutnya.

Ia mengatakan, telah berdikusi dengan salah satu pejabat OPD Kabupaten Manokwari sebenarnya OPD bersangkutan memiliki Rumah Susun Sewa (Rusunawa), namun Ia akan melakukan pengecekan Rusunawa tersebut siap atau tidak sebagai tempat karantina terpusat.

Karena OPD tersebut mau alihkan Rusunawa itu untuk dijadikan tempat karantina terpusat bagi OTG, ODP dan PDP Kabupaten Manokwari, lantaran pasien OTG, ODP dan PDP adalah penderita ringan.

‘’Jadi kita bisa karantina terpusat di situ, OTG ini bukan lagi karantina mandiri di rumah, namun untuk anggaran seperti lauk pauk bagi OTG atau tim medis serta biaya perawawatan nanti akan dibahas rinci oleh Pansusu COVId-19,” kata Suriyati.

Karena sekarang pemerintah Kabupaten Manokwari sudah mengelurakan sekitar Rp3 miliar untuk biaya perawat dan Rp4 Miliar untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kerja sama dengan Dolog Manokwari memberi bantuan kepada masyarakat Manokwari terdampak COVID di masa pendemik.

‘’Namun rincian penggunaan anggaran tersebut kami belum mengetahui,  anggaran Covid-19 Manokwari yang kini ditangani Badan Keuangan Daerah (BKAD) bukan Tim Satgas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVId-19 Kabupaten Manokwari,’’ ujar Suryati dari Komis B DPRD Manokwari yang menangani keuangan,’’ tutupnya.(tam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *