Bupati Kabupaten Teluk Bintuni saat diterima tim BPK RI Perwakilan Papua Barat, Senin (29/3/2021) di Kantor BPK Papua Barat. PAPUADALAMBERITA. FOTO RUSTAM MADUBUN
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Ir Petrus Kasihiw, MT menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Unaudited) tahun anggaran 2020 ke Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Papua Barat, Senin (29/3/2021) di Kantor BPK RI Perwakilan Papua Barat, Sowi Manokwari.
Laporan tersebut diterima Kepala BPK-RI Perwakilan Papua Barat, Arjuna Sakir SE, MM, AkBupati Kasihiuw didampinggi Ketua DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, Ketua DPRD Teluk Bintuni Simon Dowansiba,S.E dan Kepala BPKAD Teluk Bintuni Herman Kayame dan Inspektur Ricat Talakua sedangkan kepala BPK RI Papua Barat didampinggi pejabat utama BPK RI Papua Barat.
Sebelum penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dilakukan penandatangan berita acara penyerahan dari Pemda Bintuni dan berita acara penerimaan oleh BPK RI Papua Barat.
Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Petrus Kasihiw mengatakan, atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada perwakilan BPK RI Papua Barat yang dan tim yang ditugaskan BPK RI ke Bintuni untuk melakukan audit.
‘’Audit dilaksanakan ketika kita dalam proses Pilkada dintngka Mahkama Konstitusi (MK). Saya tidak hadir, bapak wakil bupati yang menerima teman-teman dari BPK RI. Hari ini berterima kasih merampungkan tugas kami dalam rangka menyiapkan laporan keuangan yang sudah mendapat akses awal dari tim yang sudah melakukan audit,’’ jelas Bupati Petrus Kasiuw kepada Kepala BPK RI Papua Barat dan pejabat utamnya.
Bupati menjelaskan, tentunya mungkin dalam laporan keuangan ini jika ada kekurangan-kekurangan dalam sajian audit terinci, karena ada sejumlah pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan ada yang bertukar tempat, sekali lagi kepada perwakilan BPK bisa memberikan
‘’Kkita siap menerima tim audit turun melakukan pemeriksaan terinci, kita siap , memang kita sedang melantik bendahara baru, ini mungkin sedikit berpengaruh terhadap kelancaran pemeriksaan, tetapi saya berharap tidak. Kita tetap imbau kepada mereka yang sedang melakukan tanggungjawab itu harus bertanggungjawab,’’ jelas Kasihiw.
Bupati Kabupaten Teluk Bintuni menyerahkan laporan keungan pemerintah daerah Teluk Binutini kepada kepala BPK RI Perwakilan Papua Barat, Senin (29/3/2021) di Kantor BPK Papua Barat. PAPUADALAMBERITA. FOTO RUSTAM MADUBUN
‘’Saya berharap setelah ini kami mohon kepala BPK perwakilan Papua Barat bisa memberikan training atau pelatihan kepada bendahara – bendahara baru lebih tajam lagi supaya mereka siap mengemban tugas kebendaharawan,’’ ujarnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Papua Barata mengatakan, penyerahan laporan yang diserta tandatandatangan berita acara diwajibkan, berita acara berita acara penyerahan inilah yang menjadi dasar BPK melakukan pemeriksaan.
Penliaan prestasi dalam laporan keuangan bagi BPK adalah jika pemerintah daerah mampu memajukan pertumbuhan ekonomi daerah.
‘’Yaitu perekonomian daerah harus meningkat dalam 5 tahun ini, meningkat dan mengentaskan kemiskinan itu semua harus positif,’’ pesanya Kepala BPK RI Papua Barat.
Ia memberi apresiasi kepada Pemda Bintuni karena sesuai data BPJ Papua Barat indeks pertubuhan ekonomi terbaik se Papua Barat.
‘’Alhamdulillah hasil BPJS Bintuni, di provinsi Papua Barat yang terbaik indeks ekonominya Kabupaten Bintuni, ini dipertahankan, harus bisa menjelaskan kinerja pemerintah lima tahun,’’ ujarnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Papua Barat saat ditemui PApuadalamberita.com, Senin (29/3/2021). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN
Dari 12 kabupaten, satu kota dan satu provinsi yang telah menyerahkan laporan keuangan yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari Raja Ampat, Kabupaten Kaimana dan Teluk Bintuni, serta Kabupaten Teluk Wondama yang dijadwalkan pada sore hari..
‘’Terakhir tanggal 31 maret, semua sudah harus, karena batas terakhir ini pemeriksaan pendahuluan, jadi belum ada lebih kepada mengidentifikasi masalah-masalah yang kemungkinan bisa terjadi,’’ ujarnya saat detmui papuadalamberita.com seusai penyerahan tadi.
Kata Dia, nanti pemeriksaan terinci pada saat tadi diserahkan laporan keuangan, jadi BPK ada waktu 60 hari, setelah penyerahan hari ini, sudah harus menyerahkan hasil pemeriksaan ke DPR untuk 1312 kabupaten, satu kota dan pemda Provinsi dan itu akan diserahkan juga diserahan secara resmi ke DPR masing.(tam)
