Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyematkan lambang jabatan kepada tiga penjabat, bupati dan walikota yang baru dilantik, di Aston Niu Hotel Manokwari, Selasa (23/8/2022). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN.
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Penjabat Gubernur Papua Barat Irjen Pol (Pur) Drs Paulus Waterpauw MSI menyampaikan pesan penting kepada dua penjabat bupati dan satu penjabat walikota yang baru saja di lantik di Hotel Aston Niu Manokwari, Selasa (23/8/2022).
Tiga penjabat bupati/walikota yang dilantik adalah Yan Piet Moso, SSOS, MSI sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Sorong, George Yarangga, SPi, MM Sebagai Penjabat Walikota Sorong, Doktor Bernhard E. Rondonuwu, SSOS, MSI Sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Maybrat
Penjabat gubernur meminta para penjabat bupati dan walikota dalam melaksanakan tugasnya wajib harus membuat laporan pertanggungjawaban penjabat setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Papua Barat untuk menjadi bahan evaluasi kinerja penjabat kepala daerah dimaksud.
Sebagaimana yang tercantum dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang tugas utama penjabat bupati dan walikota yaitu:
‘’Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama dewan perwakilan rakyat daerah,’’ kata Paulus Waterpauw dalam sambutan.
‘’Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat,’’ sebut Gubernur Papua Barat pada pelantikan Penjabat Bupati Sorong, Bupati Maybrat dan Walikota Sorong tahun 2022.
Untuk rancangan Peraturan Daerah (PERDA) dan rancangan peraturan kepala daerah (Perkada), terlebih dahulu meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembahasan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perkada dan menandatangani Perda serta Perkada inisiasi baru, kecuali untuk pembahasan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan Perkada penjabaran APBD sampai dengan proses penandatangan.
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN.
Mantan Kapolda Papua Barat pertama ini mengatakan, sesuai peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008 perubahan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka penjabat kepala daerah dapat melakukan, pengisian pejabat dan mutasi pegawai.
‘’Membatalkan perijinan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya dan / atau mengeluarkan perijinan yang berbeda dengan perijinan yang dikeluarkan pejabat sebelumnys, membuat kebijakan pemekaran daerah, dan membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri,’’ ujar Waterpauw.
Ia menambahkan, bahwa para penjabat bupati dan walikota memfasilitasi persiapan pelaksaan Pemilu tahun 2024 dan Pilkada di kota daerah kabupaten/kota tahun 2024 serta menjaga netralitas aparatur sipil negara.
Tegas penjabat gubernur, mengatakan melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, dimana tugas dan kewenangannya antara. lain memperhatikan surat edaran menteri dalam negeri Nomor: 440/5184/SJ TANGGAL 17 September 2020 tentang pembentukan satuan tugas penanganan Corona Virius Disease 2019 (COVID-19) Daerah.
Pejabat Utama Papua Barat hadir saat pelantikan tiga penjabat kepala daerah di Papua Barat, Selasa (23/8/2022). PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN.
Kepada penjabat bupati/walikota, agar nantinya di kabupaten dan kota dapat segera melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:
‘’Tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban dengan cara merangkul semua kelompok yang ada di masyarakat kabupaten/kota, serta tingkatkan koordinasi yang baik dengan DPRD, FORKOPIMDA, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan dalam menjaga stabilitas politik dan pemerintahan serta mengoptimalkan penanganan Covid – 19 di daerah,’’ tegasnya.
Hindari mengambil kebijakan yang dapat menimbulkan konflik horisontal di masyarakat dan kontraproduktif terhadap tugas-tugas pemerintahan.
Optimalkan pemulihan ekonomi di daerah melalui peningkatan efektivitas penggunaan anggaran dan mempercepat proses penyerapan anggaran APBD tahun 2022. Mendukung dan menseleraskan program – program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat di daerah.
Hadir dalm pelantikan Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, SIP KETUA MRP Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren, Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema, SSOS, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Drs Daniel Tahi Monang Silitonga, SH, MA, Kajati Papua Barat, Kabinda Papua Barat Brigjen, Sekda Provinsi Papua Barat Doktor nataniel D Mandacan, MSI, Bupati Manokwari, pimpinan OPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, akademisi.(tam)
