Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian Saat Memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Yang Digelar Melalui Video Conference di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri Jakarta, Senin 31 Oktober 2022. PAPUADALAMBERITA.COM. FOTO : Puspen Kemendagri.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Yang Digelar Melalui Video Conference di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri Jakarta, Senin 31 Oktober 2022. PAPUADALAMBERITA.COM. FOTO : Puspen Kemendagri.
PAPUADALAMBERITA.COM. JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) berkolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), Satgas Pangan, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengatasi inflasi.
Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah yang digelar melalui video conference di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Senin (31/10/2022).
“Mohon kepada teman-teman di daerah, sekali lagi, rajin-rajin untuk berkolaborasi, karena (kita) tidak bisa bekerja sendiri. (Dorong kolaborasi) dengan instansi terkait, terutama Forkopimda dalam struktur tim pengendali inflasi daerah. Serta khusus pengendalian pangan, Satgas Pangan yang dipimpin oleh Sekda, kalau TPID dipimpin langsung oleh Kepala Daerah. Mungkin dilakukan rapat seminggu sekali,” katanya.
Adapun kolaborasi tersebut misalnya dengan menggelar rapat rutin pengendalian inflasi yang mengundang kementerian/lembaga terkait. Upaya itu seperti yang dilakukan Kemendagri pada rapat kali ini, yang menghadirkan perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), Kejaksaan Agung, serta perwakilan dari TNI/Polri.
“Kita mengundang juga rekan-rekan jaksa di daerah. Arahan untuk teman-teman jaksa, kemudian juga arahan untuk kepada teman-teman dari Polri, dari yang mewakili Kapolri. Serta nanti juga kita mohon Pak Kasum TNI bisa memberikan arahan kepada rekan-rekan TNI yang hadir sebagai bagian dari Forkopimda,” tuturnya.
Di sisi lain, pada kesempatan tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, BPS, Setianto menjelaskan hasil pantauan harga mingguan dari 20 komoditas terpilih di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Secara umum, kata dia, sampai dengan minggu keempat Oktober (month to date), beras menjadi komoditas penyumbang kenaikan harga. Kemudian disusul dengan gula pasir, telur ayam ras, bawang merah, dan lain-lain sebagainya.
“Sebagian besar beras memang menjadi komoditas penyumbang kenaikan harga,” ujar Setianto yang hadir secara langsung pada rapat tersebut.
Adapun BPS telah membuat cluster wilayah perkembangan harga untuk 10 kabupaten/kota yang memiliki indeks kenaikan harga tertinggi dan penurunan harga tertinggi. Kemudian BPS juga membuat data terkait indeks disparitas harga antarwilayah kabupaten/kota pada bulan Oktober. Data tersebut dikelompokkan dari tingkat paling rendah, moderat, hingga tinggi dibandingkan dengan harga rata-rata nasional untuk 20 komoditas bahan pangan terpilih. Data ini penting untuk memantau perkembangan inflasi di daerah.
Senada dengan itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengungkapkan, beras merupakan komoditas yang perlu dilakukan intervensi, sebab saat ini tengah mengalami kenaikan harga. Adapun Bapanas meminta Dinas Pangan dan Dinas Perdagangan di daerah untuk saling berkolaborasi dalam mengatasi inflasi bersama-sama. “Mohon dikolaborasikan Dinas Pangan dan Dinas Perdagangan,” terangnya.
Untuk mendukung peran tersebut, lanjut Gusti, Bapanas telah melakukan beberapa tindakan seperti distribusi pangan, operasi pasar, bazar pangan, hingga koordinasi dengan daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan satu data pangan nasional. Dirinya berharap, dalam mengantisipasi terjadi inflasi, kepala daerah dapat menyiapkan cadangan pangan sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing.(rls/RL 07)
