PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Senin (29/04/2024), KPPN Fakfak melakukan kegiatan press release Kinerja APBN periode 31 Maret 2024 yang dikemas dalam acara Dialog Interaktif di RRI Fakfak. Program ini disiarkan secara luas melalui jaringan radio RRI Fakfak dan sekitarnya.
Kegiatan press release ini diselenggarakan sebagai bentuk komunikasi kepada publik sehingga kinerja positif pemerintah tentang kinerja APBN dapat diketahui secara luas hingga ke masyarakat, khususnya lingkup Kabupaten Fakfak dan Kaimana. Adapun sebagai narasumber acara Dialog Interaktif adalah Samsudin (Kepala KPPN Fakfak) dan Firman (Kepala Seksi Bank).
Samsudin selaku Kepala KPPN Fakfak memberikan paparan mengenai capaian-capaian strategis kinerja APBN bulan Maret 2024, yaitu:
1/. Ringkasan Eksekutif Ekonomi Regional Provinsi Papua Barat
Berdasarkan data BPS bahwa Perekonomian Papua Barat sampai awal tahun 2024 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai Rp97.675,84 miliar. Tingkat Gini ratio Provinsi Papua Barat per akhir 2023 tercatat 0.370 yang menurun dibanding periode sebelumnya. Selanjutnya angka Inflasi year on year (yoy) 4,71%, Inflasi tahun kalender 1,26% (ytd) sedangkan
inflasi bulan ke bulan (mtm) adalah 0,50%. Pengendalian dan monitoring inflasi yang intensif dari setiap pemerintah daerah diharapkan dapat terus dilaksanakan secara efektif, diantaranya melalui TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah). Diharapkan ekonomi Papua Barat terus tumbuh positif sesuai proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5%.
2/. Realisasi APBN Regional, Penerimaan Negara dan Belanja Negara
Berdasarkan monitoring pada Aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), untuk instansi Kementerian/ Lembaga (KL) lingkup wilayah kerja Kabupatan Fakfak dan Kaimana yang terdiri dari 56 satuan kerja (Satker) dan 2 pemerintah daerah (Pemda) dimana Belanja per akhir Maret 2024 telah mencapai Rp522,35 Miliar terdiri dari Belanja Satker K/L sebesar Rp136,67 Miliar dan Belanja TKD (Transfer ke Daerah) mencapai Rp385,67 Miliar. Realisasi Belanja terdongkrak naik dengan adanya Belanja Pegawai yang cukup besar melalui pemberian THR kepada seluruh pegawai pemerintah di pertengahan Maret 2024. Belanja ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi regional. Kemudian untuk bidang Penerimaan, dari sektor Pajak mencapai Rp12,49 Miliar, Penerimaan Bea dan Cukai masih nihil dan untuk PNBP mencapai Rp7,33 Miliar.
3/. Perkembangan Penyaluran Dana Desa
a. Pada pagu dana desa tahun 2024 alokasi pagu mencapai Rp204,99 Miliar yang terdiri atas Pemda Fakfak Rp118.62 Miliar dan Pemda Kaimana sebesar Rp86.36 Miliar.
b. Dimana sampai dengan akhir Maret 2024 belum terdapat realisasi pengajuan dari Pemda Fakfak dan Kaimana. Pada Triwulan I masih berfokus pada pengumpulan dokumen syarat serta mensosialisasikan terkait peraturan terbaru tentang Dana Kepada Pemda Fakfak dan Pemda Kaimana.
c. Penyaluran Dana Desa sangat penting untuk mempercepat perputaran ekonomi sehingga dapat membawa akselerasi positif bagi masyarakat desa, khususnya untuk menahan laju inflasi dan meningkatkan daya beli Masyarakat kecil. Keberhasilan penyaluran Dana Desa di tahun 2023 menjadi modal awal yang bagus untuk kinerja penyaluran di Tahun 2024. Adapun untuk batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tahap I adalah 15 Juni 2024.
4/. Perkembangan Penyaluran DAK Fisik
a. Pada tahun 2024, pagu DAK Fisik Penugasan mengalami kenaikan dengan alokasi mencapai total Rp277,24 Miliar, dan sampai akhir Maret 2024 masih belum terdapat realisasi dari tiap-tiap kabupaten.
b. Alokasi DAK Fisik sangat penting karena ditujukan pada sektor-sektor strategis misalnya Sentra Pangan, Konektivitas Kawasan, Elektrifikasi Daerah dan lain-lain yang sangat berperan penting untuk mempercepat Pembangunan fisik hingga pedesaan.
5/. Perkembangan Penyaluran DAK Non Fisik
Alokasi penyaluran DAK Non Fisik, baik reguler maupun kinerja tahun 2024 memiliki alokasi pagu sebesar Rp161,33 Miliar. Adapun Penyaluran per Maret 2024 telah dilaksanakan dengan total capaian terbagi menjadi dua yaitu: sebesar Rp18,66 Miliar untuk Kabupaten Fakfak dan sebesar Rp12,22 Miliar untuk Pemda Kaimana. KPPN Fakfak secara intensif melakukan koordinasi dengan BPKAD Kabupaten Fakfak dan Kaimana untuk meningkatkan percepatan penyerapan realisasi, sehingga target dapat terserap maksimal.
6/. Perkembangan Penyaluran Dana BOS (SD, SMP, dan SMA)
a. Dana BOS terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Dana BOS Reguler, Dana BOS Afirmasi, dan Dana BOS Kinerja. Dana ini ditujukan untuk pencapaian fasilitas dan dukungan pembelajaran semakin optimal. Untuk pagu alokasi Dana BOS (SD, SMP dan SMA) tahun 2024 memiliki besaran alokasi Rp54,30 Miliar yang secara konsisten dilakukan penyaluran.
b. Adapun sampai dengan akhir Maret 2024 telah tercapai realisasi penyaluran Dana BOS reguler sebesar Rp26,26 Miliar (49%) untuk 260 sekolah dan 35.730 siswa.
7/. Perkembangan Penyaluran Dana BOP (PAUD dan Kesetaraan)
Dana BOP tahun 2024 dengan alokasi sebesar Rp4,32 Miliar telah dilaksanakan penyaluran sampai dengan akhir Maret 2024 dengan rincian Dana BOP Paud untuk 127 sekolah disalurkan Rp1,45 Miliar dan Dana BOP Kesetaraan untuk 9 sekolah disalurkan Rp0,66 Miliar.
8/. Perkembangan DBH (Dana Bagi Hasil), Insentif Fiskal, OTSUS dan DAU
a. Sampai dengan akhir bulan Maret 2024 telah terdapat realisasi penyaluran DBH sebesar Rp32,89 Miliar dari pagu sebesar Rp234,68 Miliar.
b. Kemudian DAU yang merupakan dana dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah rangka pelaksanaan desentralisasi telah dicairkan total sebesar Rp312,66 Miliar dari pagu sebesar Rp992,94 Miliar. Adapun rincian realisasi DAU terdiri dari Kabupaten Fakfak sebesar Rp181,82 Miliar dan Kabupaten Kaimana sebesar 139,84 Miliar.
c. Sedangkan untuk Insentif Fiskal dan Otonomi Khusus masih belum terdapat realisasi di awal tahun ini. Penyaluran dana-dana ini diharapkan dapat menjadi bosster peningkatan ekonomi di daerah Kabupatan Fakfak dan Kaimana.
9/. Current issue penting lainnya tentang Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)
a. Untuk program penyaluran Pembiayaan UMi (Ultra Mikro) yaitu melalui PT Pegadaian terus didorong untuk dapat menyalurkan program pembiayaan UMi di kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana. Sampai dengan akhir Maret 2024 telah berhasil menyalurkan sebanyak 6 debitur Rp72 juta dan pada Kabupaten Kaimana sebanyak 3 debitur dengan nilai Rp37 juta.
b. Pada realisasi program KUR di Kabupaten Fakfak dan Kaimana data per Maret 2024 menunjukkan bahwa telah dilakukan penyaluran kepada 223 debitur di Kabupaten Fakfak dengan nilai Rp11,09 Miliar dan 165 debitur di Kabupaten Kaimana dengan nilai Rp10,72 Miliar. Dari debitur KUR tersebut terdapat 3 jenis skema penyaluran yaitu: skema kecil, skema mikro dan skema supermikro. Sektor terbesar masih dipimpin oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran yaitu sebanyak 62% dari jumlah keseluruhan debitur. KUR sendiri disalurkan oleh Bank Mandiri, BNI, BPD Papua, BRI dan PT Pegadaian Syariah.
Samsudin menambahkan, bahwa sampai dengan akhir Maret 2024, APBN tumbuh positif dan on the track sesuai target. APBN juga menjadi instrument andalan dalam menghadapi isu tantangan ekonomi global. Sehingga pemerintah yakin APBN akan mampu menjadi jawaban-jawaban di tengah isu lintas regional dan global saat ini.
Samsudin selanjutnya menyampaikan mengenai pengendalian internal dan pengawasan integritas pada KPPN Fakfak yaitu melalui mekanisme 3 Line Model yang melibatkan unit Kepatuhan Internal, unsur pimpinan dan inspektorat, sehingga diharapkan seluruh pelayanan KPPN Fakfak dapat optimal pada masyarakat dan gratis tanpa biaya.
Samsudin juga menyampaikan rasa terima kasih kepada kepada seluruh mitra kerja dan masyarakat yang terus memberi dukungan aktif kepada KPPN Fakfak dengan menjaga seluruh layanan tanpa pungutan apapun. KPPN Fakfak terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan memberikan pelayanan secara MANTAP: Mudah, Aman, Nyaman, Tanpa Biaya, Akurat Pelayanannya, dan Pasti Kepuasannya. Bilamana terjadi adanya pelanggaran, maka petugas mitra kerja wajib untuk melaporkan ke kanal-kanal pengaduan resmi yaitu WISE Kemenkeu dan Lapor 067 KPPN. Dengan adanya layanan yang prima dan kerjasama seluruh unsur lapisan mitra kerja, diharapkan akan terwujud pengelolaan keuangan negara yang baik, transparan professional serta terpercaya. (Indonesian Treasury, Handal). (rls)
