PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Asisten II Setda Papua Barat Melkias Werinuss SH, MH membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting digelar Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Papua Barat, di Ballroom Swiss Belhotel Manokwari, Rabu (22/5/2024).
Rakerda bertajuk “Peningkatan Sinergitas Masih Percepatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting dalam Rangka Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045’’.
Program pembangunan keluarga kependudukan, keluarga berencana atau Bangga Kencana bertujuan mengendalikan kelahiran agar terwujud kualitas impian setiap keluarga.
‘’Pengendalian kelahiran memiliki makna pengaturan bukan pembatasan,’’ sebut Asisten II Setda Papau Barat Melkias Wrnissu mewakili penjabat gubernur Papua Barat.
Menurut Melkias Werinussa, dengan slogan “hidup berencana itu keren” sebagai tagline BKKBN saat ini diharapkan membangun keluarga diawali dengan perencanaan matang.
‘’Kita yakin, bila segala sesuatu dimulai dengan perencanaan matang pasti hasilnya tidak mengecewakan, keluarga sebagai basis pembangunan bangsa oleh karena itu yang berkualitas akan mempersentikan bangsa yang berkualitas,’’ jelas Asisten II.
Ia mengungkapkan, isu nasional yang menjadi isu daerah yaitu, tingginya angka kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting di Papua Barat menjadi tantangan, menggugah empati agar ikut berperan dalam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan mengeleminir stunting.
‘’Stunting merupakan masalah gizi sinkronis,sehingga dapat dicegah jika ditangani dengan cepat dan cepat,’’ ungkap Werinussi
Kejadian stunting disebabkan asupan nutrisi yang kurang selamat 1.000 hari pertama, kurangnya suplai nutrisi, pengetahuan keluarga tentang pola asuh dan kemampuan secara ekonomi memenuhi kebutuhan pokok keluarga.
Ia mengatakan, percepatan penurunan stunting diatur dalam peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang; percepatan penurunan stunting.
‘’Upaya pengurangan kemiskinan ekstrem dan dan penurunan stunting harus dikerjakan berbagai pihak termasuk sektor swasta,’’ harapnya.
Lanjut Asisten II, pencegahan stunting harus dimulai sejak dini, pada tingkat keluarga, dengan memastikan pemenuhan gizi, standar hidup sehat, pengantin atau calon ibu ibu hamil dan bayi, pemberian imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak.
‘’Keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan menjadi fokus pemerintah, survei kesehatan Indonesia tahun 2004 menunjukkan, 10 tahun terakhir terjadi penurunan stunting, meskipun di tahun 2023 penurunan angka stunting hanya mencapai 0,1% atau 21 persen dibandingkan Tahun 2022,’’ sebut dia.
‘’Untuk Provinsi Papua Barat patut bersyukur karena mengalami penurunan signifikan yaitu 5,2% atau mencapai 24,28% dibanding tahun 2022 yang mencapai 30, 0%, Papua Barat merupakan provinsi kedua se-indonesia yang mengalami penurunan angka referensi stunting setelah Nusa Tenggara Barat (NTB),’’ ujarnyaa bangga.
‘’Saya apresiasi kerja keras dalam upaya intervensi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting secara berjenjang, baik tingkat provinsi, kabupaten, TNI, Polri, organisasi, tokoh agama, perempuan, masyarakat yang mendukung percepatan penurunan stunting di Papua Barat,’’ sambungnya(rustam madubun)
