PAPUADALAMBERITA.COM, MANOKWARI Pemerintah Provinsi Papua Barat – Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Nency Tity Wyzer, SH., MH membuka secara resmi Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat bekerja sama dengan SKK Migas Wilayah Papua Maluku dan KKKS wilayah Papua Barat, Senin (8/12/2025) di Hotel Aston Manokwari.
Sambutan Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan, M.Si dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Nency Tity Wyzer, SH., MH.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Standar Kompetensi Wartawan merupakan pijakan penting dalam menjaga mutu pers nasional. Ia mengingatkan bahwa standar tersebut telah dilembagakan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 dan diratifikasi dalam Piagam Palembang pada puncak Hari Pers Nasional 9 Februari 2010.
“Sejak diratifikasi 19 pimpinan perusahaan pers nasional, seluruh standar mengenai organisasi perusahaan pers, perlindungan profesi wartawan, kode etik jurnalistik hingga standar kompetensi, berkembang sangat cepat dan menjadi fondasi pers nasional,” demikian sambutan Gubernur.
Gubernur menyampaikan apresiasi kepada PWI Papua Barat, PWI Pusat, SKK Migas dan KKKS Papua Barat yang telah menghadirkan UKW di Manokwari sebagai upaya peningkatan kapasitas wartawan di daerah.
“Perkembangan media saat ini sangat pesat. Dengan UKW, kita dapat membedakan mana produk jurnalistik dan mana yang bukan. Wartawan yang mengikuti UKW akan menjadi lebih baik dalam menjalankan tugasnya,” ujar Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli.
Ia menegaskan bahwa UKW bukan sekadar pelatihan biasa. Peserta wajib memenuhi sejumlah syarat ketat seperti:
Bekerja sebagai wartawan minimal satu tahun, memiliki kartu pers atau surat keterangan dari perusahaan pers, menunjukkan karya jurnalistik, bekerja di media berbadan hukum (Pmelaksanakan kegiatan jurnalistik minimal enam bulan berturut-turut, dan bekerja di media untuk kepentingan umum, bukan media internal organisasi.
Gubernur Dominggus menekankan bahwa profesionalisme pers akan berdampak langsung pada kualitas pemerintahan daerah.
“Dengan profesionalisme pers di Papua Barat, tentu akan sangat membantu pemerintah daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Ia menyebut profesi wartawan sebagai profesi mulia, karena tidak semua orang mampu menghasilkan berita berkualitas. Pers juga merupakan salah satu pilar demokrasi sehingga sinergi antara pemerintah dan media sangat dibutuhkan.(rustam madubun)
