PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Bupati Fakfak Samaun Dahlan, Sos., M.AP., didampingi Wakil Bupati Drs. Donatus Nimbitkendik, MT., dan Kepala Bappeda dan Litbang Fakfak, Abdul Razak I Rengen, S.H., M.Si., secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Distrik Tomage, Selasa (24/02/2026).
Dalam arahannya, Bupati Samaun Dahlan, menekankan pentingnya transparansi dalam rencana investasi kelapa sawit serta percepatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama listrik dan air bersih.
Mengenai investasi kelapa sawit, Bupati memberikan apresiasi kepada masyarakat Tomage yang telah menyambut rencana tersebut dengan tertib.
Menurutnya, berbeda dengan daerah lain yang sering terkendala konflik, proses di Tomage dinilai berjalan kondusif berkat keterbukaan antara pemerintah, lembaga adat, dan pemilik hak ulayat.
”Saya tegaskan, penyaluran bantuan atau kompensasi dari perusahaan tidak akan dilakukan di kota. Semua harus diserahkan langsung di kampung dengan pengawalan pemerintah distrik dan unsur adat. Ini penting untuk menghindari isu liar dan kesalahpahaman,” tegas Bupati Samaun.
Samaun melanjutkan, Pemerintah Daerah menargetkan dokumen AMDAL rampung pada Maret mendatang, sehingga perusahaan dapat mulai beroperasi pada Mei atau Juni 2026.
Bupati juga mengingatkan agar tuntutan masyarakat tetap realistis agar investasi dapat memberikan dampak nyata berupa pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan.
Selain investasi tersebut, sektor infrastruktur dasar menjadi sorotan utama. Bupati membawa kabar baik mengenai capaian kelistrikan di mana tahun 2026 ditargetkan seluruh wilayah daratan Fakfak akan menikmati listrik 24 jam penuh. Tercatat, sebanyak 13 kampung mendapatkan bantuan dengan total anggaran mencapai Rp167,9 miliar.
Untuk masalah ketersediaan air bersih yang selama ini menjadi keluhan, Kata Samaun Dahlan, Pemerintah Kabupaten Fakfak telah menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui kerja sama yang ditandatangani pada 11 Februari lalu.
”Saya tidak ingin persoalan air terus menjadi keluhan dari satu periode ke periode berikutnya. Tahun 2026 kita fokus pada percepatan listrik, dan tahun 2027 saya minta Dinas PU memprioritaskan program air bersih secara tuntas,” tambahnya.
Bupati juga meminta masyarakat untuk mendukung pembangunan fasilitas umum dengan memberikan hibah tanah secara ikhlas.
Dia mengingatkan bahwa aksi pemalangan lahan hanya akan menghambat pembangunan, bahkan pemerintah tidak segan memindahkan lokasi proyek ke wilayah yang lebih siap jika persoalan lahan tidak kunjung usai.
Bupati juga menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk segera memprioritaskan pembangunan SMA Negeri Tomage pada tahun anggaran mendatang guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Distrik tersebut.(Enrico Letsoin)
