PAPUADLAMBERITA.COM.MANOKWARI — Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat, Hendra Fatubun, S.Hut memberikan keterangan pers terkait perkembangan agenda legislatif, termasuk jadwal penyerahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (9/11/2026).
Sekwan menyampaikan bahwa pihak legislatif sebenarnya telah menyurati Gubernur Papua Barat secara resmi agar KUA-PPAS dapat segera diserahkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Namun, hingga saat ini dokumen tersebut belum juga diserahkan kepada pihak DPRD.
”Pihak legislatif sudah menyurat secara resmi ke Bapak Gubernur untuk segera menyampaikan sesuai jadwal dari Kemendagri. Tapi sampai saat ini belum disampaikan,” ungkap Sekwan dalam wawancara tersebut.
Menanggapi keterlambatan sejumlah agenda dewan menjelang akhir tahun, Sekwan menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena beberapa kegiatan besar baru dimasukkan ke dalam APBD Perubahan.
Mengingat pengesahan APBD Perubahan baru dapat diakses pada hari Jumat sebelumnya, pihak kesekretariatan dan DPRD saat ini tengah berfokus menyelesaikan agenda tersebut.
Kendati demikian, pihak DPRD secara kelembagaan menyatakan selalu siap apabila dokumen KUA-PPAS diserahkan dalam waktu dekat.
Selain menunggu KUA-PPAS, DPRD Papua Barat juga merencanakan agenda reses ketiga pada tahun ini, mengingat kegiatan tersebut baru bisa dijadwalkan setelah masuknya anggaran dalam APBD Perubahan.
”Mungkin dalam minggu ini, kalau tidak ada agenda yang mendesak, kita bisa laksanakan reses minggu ini. Reses itu biasanya 8 hari,” jelasnya.
Sekwan menambahkan bahwa agenda besar lainnya yang juga menjadi prioritas tahun ini adalah penyelesaian anggaran terkait penataan Daerah Otonom Baru (DOB) dan pemekaran wilayah di Papua Barat, yang persiapannya juga baru dimasukkan ke dalam perubahan anggaran tahun ini.
DPRD berharap seluruh rangkaian agenda penting tersebut dapat diselesaikan tepat waktu, dengan batas waktu satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir.(rustam madubun)
