PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Wakil Ketua I DPR Papua Barat Petrus Makbon meminta penanganan dampak asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara terpadu dan melibatkan seluruh pihak.
Baca juga: Dari Rekayasa Cuaca Sampai Minta Tuhan Kasih Hujan Dibahas dalam Penanganan Karhutla Papua Barat
Ia juga mendorong pemerintah pusat turut mendukung penanganan karena kemampuan pemerintah daerah terbatas.
Hal itu disampaikan Petrus dalam rapat pembahasan penanggulangan dampak asap karhutla di Papua Barat di Ruang Multimedia Lantai III Kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (7/10/2026).
Rapat dipimpin Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani dan dihadiri Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere, perwakilan Polda Papua Barat, Kodam XVIII/Kasuari, Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Forkopimda, serta sejumlah instansi terkait.
Turut hadir BPBD, BMKG Manokwari dan pusat, serta perwakilan BP dan SKK Migas.
Dalam rapat tersebut, Petrus mengusulkan pembentukan tim untuk menangani persoalan asap dan karhutla secara terpadu. Menurut dia, sumber asap yang berdampak di Papua Barat juga perlu dipastikan.
“Kita tidak tahu apakah asap Papua Barat atau asap campuran Papua Barat-Papua Selatan. Ini juga belum jelas,” kata Petrus.
Ia juga mempertanyakan kesiapan anggaran apabila tim penanganan dibentuk. Menurut Petrus, penanganan karhutla membutuhkan dukungan operasional, sementara pemerintah daerah tengah menghadapi keterbatasan anggaran.
“Seandainya ini membutuhkan uang, ini juga perlu menjadi perhatian. Apakah kita sendiri yang bertanggung jawab atau ada pihak-pihak lain yang ikut membantu?” ujarnya.
Petrus mengusulkan seluruh unsur, termasuk TNI dan Polri, dilibatkan dalam penanganan. Pelibatan tersebut, kata dia, harus disertai dukungan fasilitas dan pembiayaan.
Ia menilai persoalan asap dan karhutla perlu mendapat dukungan pemerintah pusat apabila dampaknya meluas.
“Kalau kita tidak ada uang, mungkin masalah ini menjadi masalah nasional. Jangan tanggung sendiri saja, ini jelas kita tidak mampu kalau kita sendiri,” katanya.
Pembentukan tim diharapkan memperkuat koordinasi pemerintah daerah, aparat keamanan, BMKG, BPBD, dan instansi terkait dalam memantau sumber asap serta menangani dampak karhutla di Papua Barat.(rustam madubun)
