DPRD Teluk Bintuni Desak PLN Selesaikan Permasalahan Listrik di Babo

Wakil Ketua II DPRD Teluk Bintuni, Yohames Pongtuluran saat memberikan keterangan pers kepada awak media di ruang kerjanya, Selasa (25/2/2020). FOTO: ISTIMEWA/papuadalamberita.com

PAPUADALAMBERITA.COM. BINTUNI- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Teluk Bintuni mendesak PT PLN Rayon Bintuni untuk segera menyelesaikan permasalahan listrik di Distrik Babo.

Wakil Ketua II DPRD Teluk Bintuni, Yohanes Pongtuluran melalui keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Selasa (25/2/2020) menegaskan bahwa terdapat tiga permasalahan yang menyebabkan pemadaman listrik di Babo.

Pertama ditegaskan Yohanis Pongtuluran adalah masalah mesin, BBM dan tenaga perbaikan mesin tersebut.

“Nah, tiga hal tersebut tadi saya sudah sampaikan ke PLN saat menemui pihak mereka di kantor PLN Bintuni, Ini merupakan keluhan masyarakat Babo sehingga saat di PLN tadi, saya minta agar segera diselesaikan.” ujar Waket II DPRD Teluk Bintuni.

Politisi muda asal Partai Perindo itu mengatakan, pihak PT PLN Rayon Bintun mengaku telah berkoordinasi dengan PLN Cabang Manokwari, solusinya satu unit mesin baru yang akan dikirim ke Babo, namun masih terkendala angkutan, karena harus menggunakan gran.

Kemudina masalah BBM yang sudah ditindaklanjut ke Manokwari namun sampai saat ini belum ada relalisasi, selain itu tenaga teknik untuk mengerjakan perbaikan mesin sudah ada di Babo.

Lebih lanjut Yohanis Pongtuluran mengatakan, salah satu kendala lagi terkait dengan non pelangan. Dimana sekitar 300  non pelangan sehingga ini menjadi satu kendala juga bagi pihak perusahaan.

“Untuk itu, pihak PLN minta pertemuan antara Pemkab, PLN dan DPRD untuk membahas permasalahan listrik di Babo,” ujarnya.

“Terkait kerinduan masyarakat bahwa, sebelum Idul Fitri listrik sudah harus menyala, maka saya sudah sampaikan hal ini. Dan tanggapan PLN bahwa, mereka akan berusaha semaksimal mungkin.”tandasnya.

Pongtuluran berharap, pihak PLN segera tindaklanjuti keluhan masyarakat ini karena merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting. Memang tangungjawab PLN yang merupakan perusahaan Negara, tetapi masyarakat tetap akan menyalahakan DPRD dan pemerintah daerah.(*/tam)