Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari meraih penghargaan WBK. PAPUADALAMBERITA. FOTO: HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA BARAT
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat berhasil membawah 2 (dua) Satuan Kerjanya (Satker) meraih penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang dilaksanakan secara virtual melalui akun Youtube Kementerian PANRB, di Aula Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari, Senin (21/12/2020).
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas KKN.
Hal ini didasari keinginan kuat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima dari instansi pemerintahan. Oleh karenanya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Permenpan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Dari Korupsi yang diperbaharui dengan Permenpan Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritasdi Lingkungan Instansi Pemerintah.Peraturan ini sejalan dengan Grand Design Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh Presiden melalui Perpres Nomor 81 Tahun 2010.
Dua Satker yang berhasil memperoleh penghargaan WBK yakni Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong.
Kegiatan tersebut, dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, dalam sambutannya menegaskan, keberhasilan reformasi birokrasi harus didukung sumber daya manusia (SDM) aparatur yang tidak hanya unggul tapi juga berintegritas. Integritas lembaga maupun aparat harus ditegakkan sebagai formula untuk mencegah terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara.
“Setiap aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki komitmen untuk membangun budaya integritas. Tanpa integritas yang kuat, akan sulit bagi ASN untuk menghidari ancaman dan tekanan,” ujar Wapres.
Lanjutnya dikatakan, predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Ia optimis keberhasilan pembangunan ZI dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Anthonius M Ayorbaba mengatakan prestasi yang diraih oleh 2 UPT Keimigrasian di Papua Barat meraih Zona Integritas WBK di Tahun 2020, ini menjadi kerja keras kita untuk melaksanakan perintah Menteri Hukum dan HAM yang menginginkan semua UPT dan Kantor Wilayah harus bersungguh-sungguh melakukan sebuah bentuk pelayanan yang mengikuti Reformasi Birokrasi.
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong meraih penghargaan WBK. PAPUADALAMBERITA. FOTO: HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA BARAT
Dengan tingkat ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan menempatkan semua jajaran untuk bisa melakukan sebuah perubahan secara menyeluruh dalam memberikan sebuah kontribusi pelayanan yang benar-benar bebas dari pungli dan juga KKN.
“Prestasi yang dicapai oleh dua UPT Keimigrasian dari lima yang diusulkan, tentu memberikan sebuah kebanggaan bagi Papua Barat bahwa perubahan organisasi secara menyeluruh menjadi semangat yang dikerjakan oleh semua jajaran keimigrasian dan juga Kantor Wilayah secara keseluruhan,’’ ujar Kepala Kanwil
‘’Dengan prestasi yang dicapai ini, kita berharap akan terus ditingkatkan sehingga dari predikat WBK yang didapatkan ini dapat merebut lagi predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sambungnya.
Kakanwil mengatakan, UPT Imigrasi yang mencapai predikat WBK di Tahun 2020 ini memberikan sebuah perubahan terhadap upaya dan komitmen kita untuk 2021 kedepan saya berharap UPT Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah juga dapat memperoleh predikat WBK.
Terakhir, beliau mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong beserta jajarannya yang telah bekerja keras sehingga prestasi ini bisa mengharumkan nama Papua Barat di Kementerian Hukum dan HAM tetapi juga di Kementerian PANRB.
Ini menunjukan, bahwa Kanwil Kemenkumham Papua Barat pasti bisa mewujudkan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM tetapi juga kinerja Kanwil Kemenkumham Papua Barat yang didukung dua UPT yang mendapat predikat.(tam)
