Papua Barat

Gubernur Minta OPD Laporkan Proyek Penunjukan Langsung untuk OAP

451
×

Gubernur Minta OPD Laporkan Proyek Penunjukan Langsung untuk OAP

Sebarkan artikel ini
Gubernur Papua Barat (tengah) didampinggi Sekda (kiri) dan wagub (kanan) saat ditemui wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (11/4/2025). FOTO: RUSTAM MADUBUN.PAPUADALAMBERITA
Print

PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI– Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat saat ini sedang memantau proyek-proyek yang berkaitan dengan penunjukan langsung.

Pemantauan ini bertujuan agar pelaksanaan proyek dapat melibatkan pengusaha orang asli Papua (OAP) secara lebih adil dan transparan.

“Kemarin saya sudah beri arahan kepada semua pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) supaya melaporkan berapa jumlah paket penunjukan langsung yang ada, agar kita bisa menjawab kebutuhan para pengusaha orang asli Papua,” ujar Gubernur Dominggus yang ditemui wartawan di Kantor Gubernur Jumat (11/4/2025).

Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan balai-balai yang ada di Papua Barat untuk mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari pusat.

Dominggus juga mengungkapkan bahwa pada 22 April mendatang akan digelar rapat kerja bersama para bupati se-Papua Barat.

Agenda utama dalam rapat tersebut adalah menyinkronkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) antara provinsi dan kabupaten.

“Saya akan bertemu langsung dengan para bupati. Kita akan bicara agar para bupati juga punya komitmen, begitu juga dengan gubernur. Kita ingin melihat proyek-proyek mana yang bisa ditunjuk langsung di masing-masing kabupaten, dan itu harus dilaporkan ke provinsi melalui sistem yang ada,” jelasnya.

Terkait penyaluran proyek, Gubernur menekankan bahwa saat ini para pengusaha OAP sudah memiliki satu wadah organisasi induk yang mewakili mereka.

Hal ini diharapkan dapat mempermudah koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha asli Papua.

“Sekarang cukup satu asosiasi induk yang menyampaikan aspirasi mereka. Jadi tidak perlu lagi masing-masing datang sendiri. Ini akan lebih tertib dan efisien dalam menyalurkan aspirasi terkait program-program pemerintah dan pembagian proyek penunjukan langsung,” tegasnya.(rustam madubun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *