PAPUADALAMBERITA.COM MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).
Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si, memastikan bahwa pembangunan kedua kantor tersebut akan mulai dikerjakan pada tahun 2026.
“Pembangunan kantor DPRP dan MRPB akan dimulai tahun 2026. Untuk lahannya, sudah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat,” ujar Gubernur Dominggus pada Jumat (16/5/2025).
Penyediaan fasilitas yang layak bagi lembaga representatif di Papua Barat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung tugas dan fungsi kelembagaan tersebut.
“Jadi terkait Pembangunan Kantor DPRP Papua Barat yang baru. Kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 ada peristiwa yang menyebabkan Kantor DPRP dan MRPB dibakar oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab buntut dari kasus Rasisme saat itu, ” ungkap Dominggus.
“Pasca insiden tersebut, saya dan pak Kaban Keuangan saat itu pak Abia Ullu dan beberapa pimpinan OPD terkait kita ke Jakarta bertemu ibu Mentrian Keuangan Sri Mulyani juga kementrian PUPR untuk menyampaikan hal ini termasuk Pasar Sentral di Fakfak dan Lapas di Kota sorong bahkan dokumennya sudah kita serahkan,”terang Dominggus
Dan selanjutnya tim dari Kementrian PUPR telah melakukan uji fisik kedua gedung tersebut namun ternyata harus dibangun baru tidak bisa direnovasi.
Dan untuk pembangunannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, tetapi hingga saat ini pembangunan gedung Kantor DPRP dan MRPB belum juga direalisasikan .
“Padahal sejumlah kantor lainnya dalam peristiwa yang sama seperti kantor MRPB di Jayapura, begitu juga pasar di Wamena juga Lapas Sorong sudah dibangun baru oleh Pemerintah pusat . Juga Fakfak yang sementara dibangun. Tapi kenapa Kantor MRPB dan DPRP papua Barat sampai hari ini belum juga di bangun ,”kata Dominggus
Untuk itu, bersama Ketua DPRP Papua Barat dan MRPB akan ke Jakarta meminta waktu bertemu Mentri Keuangan untuk meminta kepastian pembangunannya.
“Dalam pertemuan nanti akan kami sampaikan kenapa kantor MRP Papua , Lapas Sorong, Pasar Wamena dan Fakfak sudah dibangun lalu Kantor MRPB dan DPRP PB kenapa belum dibangun,” ujarnya
“Apakah pemerintah pusat siap bangun atau tidak kami butuh kepastian. Supaya kalau pusat tidak siap maka pemprov Papua Barat sudah siap untuk bangun pada tahun 2026,” imbuhnya.
“Untuk luas lahan sesuai master plain 4,7 hektar sudah oke, kita bulatkan jadi 5 hektar dan tanah sudah siap tinggal bapak-bapak dewan ketuk palu untuk anggarannya dan kita bangun tahun depan” cetus Gubernur Dominggus Mandacan.(rustam madubun)
