Papua Barat

Hermus Indou: Perlu Pemerintahan yang Partisipatif, Hibah Diberikan untuk yang di Luar Struktur

104
×

Hermus Indou: Perlu Pemerintahan yang Partisipatif, Hibah Diberikan untuk yang di Luar Struktur

Sebarkan artikel ini

Bupati Manokwari, Hermus Indou, SP, MM, Sabtu (5/6/2021) di Kwawi, Manokwari. PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN

PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Urusan pemerintah dalam pembangunan dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota terlalu banyak dan kompleks. Untuk itu pemerintah tidak dapat melakukan semuanya, pemerintah memerlukan partisipatif yang didelegasikan kepada stakeholder di luar sisitim pemerintah untuk menyelenggarakan.

‘’Urusan terlalu banyak,  karena itu prinsip penyelenggaraan pemerintah adalah, pemerintahan partisipan, pemerintahan yang ikut diselenggarakan seluruh lapisan masyarakat. Kenapa?  Ini artinya masyarakat tidak menjadi subjek yang ada di luar sistem pemerintahan,  kita mencoba menyelenggarakan pemerintahan walaupun orang yang ada di luar sistem, tetapi Ia wajib menyelenggarakan urusan pemerintahan,’’  sebut Bupati Manokwari, Hermus Indou, SP, MM, dihadapan komintas air dan lingkungan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021, Sabtu (5/6/2021) di Kwawi, Manokwari Papua Barat.

Inisiatif Komunitas Dive Ketapang Dive Community Manokwari yang membersihkan pantai dari sampah dan menanam terumbu karang adalah hal yang sangat baik dalam pelestarian lingkungan hidup.

‘’Apa yang hari ini adik-adik,  pemuda lakukan adalah bagian dari partisipasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kenapa?  Karena memang  kemampuan pemerintahan terbatas, keterbatasan waktu dan sumber daya manusia kita terbatas. Mungkin kita punya uang,  tetapi untuk membelanjakan uang itu pemerinah saja tidak bisa,’’ jelas Bupati Manokwari.

Bupati Manokwari mengatakan, karena itu, kalau ada inisiatif yang lahir dari masyarakat untuk menyelenggarakan hal positif (baik, red) seperti ini (pelestarian lingkungan, red) pemerintah tidak ada alasan untuk tidak hadir dan tidak mendukung.

‘’Pemerintah berkewajiban mendukung, karena masyarakat sedang bekerja mendorong pemerintah menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah. Supaya urusan tadi (pemerintah, red) menjadi ringan. Kita punya moto pembangunan yaitu gotong royong, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Jadi urusan tidak saja pemerintah yang menyelenggarakan,’’ tambahnya.

Komunitas air dan lingkungan, anggota Ketapang Dive Community Manokwari komunitas yang selama ini peduli terhadap pelestarian lingkungan, laut, air  dan alam saat persiapan penanaman terumbu karang pada peringatan Hari Lingkungan Sedunia 2021, Sabtu (5/6/2021) di Pantai Kwawi Manokwari, Papua Barat. PAPUADALAMBERITA. FOTO: RUSTAM MADUBUN

Bupati Manokwari menambhkan, tentu dalam kebijakan alokasi anggaran di pemerintahan Kabupaten Manokwari punya kewajiban ke depan, pemerintahan partisipatip ini harus dapat diselenggarakan. Orang tidak harus pakai baju keki kemudian dia menyelenggarakan urusan pemerintahan, tidak. Orang tidak pakai baju keki pun Ia wajib mengelola uang negara, kenapa tidak.

‘’Prinsip pengelolaan hibah yang saya sampaikan terkait hibah pemerintah, hibah itu diberikan pemerintah dalam rangka pendelegasian sebagian urusan pemerintahan kepada stakeholder yang ada di luar sistem pemerintahan, untuk membantu pemerintah menyelenggarakan urusan pemerintah.  Karena itu, inilah yang kita benahi di Kabupaten Manokwari,’’ ucap bupati Manokwari.

‘’Adik-adik yang sudah berinsiasi baik, kita himpun dengan baik, dan alokasi uang kita kasih, karena komunitas ini sudah membantu kita menyelenggarakan urusan pemerintah,’’ tambah Hermus Indou.

Kata bupati, dengan demikian pemerintahan akan efektif dan efisien, kepala daerah tidak harus berpikir kerja sendiri,  manajemen pemerintahan harus membagi tugas habis,  tidak hanya dalam struktur pemerintahan, tetapi di luar struktur pemerintahan yang resmi, itu wajib.

‘’Jika kita ke luar negeri, seperti  di Australia, Inggris dan beberapa negara maju,  orang-orang yang bekerja di pemerintahan dihitung dengan jari (sedikit, red). Karena urusan didelegasikan kepada stakeholder di luar pemerintahan untuk mereka menyelenggarakan,’’ ujar Indou mencontohkan.

Bupati berharap, prinsip ini dapat diterapkan di Manokwari, akan ada inventarisir  misalnya ada komunitas yang bermitra dengan dinas lingkungan hidup, kepala dinas tangani, tetapi dibina seluruh komunitas itu, karena mereka sudah membantu pemerintah dalam pembangunan di Kabupaten Manokwari.

‘’Demikian juga di dinas – dinas lainnya begitu,  kita inventarisir kemudian semua ditetapkan dengan keputusan bupati,  uang  kita serahkan. Jadi orang tidak hanya menjadi PNS, tetapi juga menyelenggarakan urusan pemerintahan,’’ tutup bupati.(tam)

Baca juga: Peringati Hari Lingkungan Hidup, Bupati Manokwari dan Komunitas Air Tanam Terumbu Karang 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *