Ribuan warga padati Pasar Ikan Jembatan Puri (Jempur), Kota Sorong, Kamis (9/4/2020) untuk embeli ikan untuk persediaan tiga hari karena panik dengan instruksi wali kota Sorong. FOTO: istimewa/papuadalamberita.com.
PAPUADALAMBERITA.COM. SORONG- Instruksi Wali Kota Sorong, Drs Ec Lamberthus Jitmau, MM membuat warganya panik sehingga membanjiri pusat perbenlanjaan baik pasar dan juga swalayan di daerah untuk berbelanja sembako sebagai perbekalan selama TIGA hari mulai tanggal 10 hingga 12 April 2020.
Kendati bangsa indonesia menghadapi wabah COVID-19 yang semakin merajalela di persada nusantara, masyarakat diwajibkan berada di rumah, dilarang berkerumunan supaya memutus mata rantai virus berjangkit itu namun akibat instruksi Wali Kota Sorong itu lebih didengar dari maklumat Kapolri, seruan Presiden dan Gubernur Papua Barat.
Ditambah lagi, Wali Kota memerintahkan masyarakatnya berbelanja di sebagai bekal mereka selama 3 hari, tetapi dia tak menyadari bahwa seharusnya pemerintah daerah yang menyiapkan anggaran untuk membantu masyarakat dalam menyiapkan sembako itu sesuai dengan perintah Presiden kepada semua gubernur dan kepala Daerah untuk merelokasi Angggaran daerah untuk penangan Covid 19.
Karena itu, orang nomor satu di Kota Sorong itu wajib mengumumkan total relokasi anggaran dari APBD tahun 2020 untuk membiayai penanggunakan bencana non alam oleh COVID-19, terlepas dari anggaran negara yg dikuncurkan pemerintah pusat sebesar Rp 110 Trilyun yang akan dibagikan kepada semua daerah se-indonesia.
Senator asal Papua Barat, M. Sanusi Rahaningmas,S.Sos.,M.M,S.IP. FOTO: istimewa/papuadalamberita.com
“Bukanya seperti yang dihimbau Pemerintah Kota Sorong untuk harus masyarakat menyediakan Bahan makanan selama sekian hari di rumah. Relokasi anggaran ini sudah dilakukan oleh sebagian bupati di Papua Barat, contoh pemerintah kabupaten sorong mereka sudah membagikan sembako berupa beras 60 hingga 70 ton pada warga yang kurang mampu. Sehingga ketika ada imbauan maka mereka tidak terlalu panik dan berdesak ke pasar dan pertokoan,” tegas Senator asal Papua Barat, M. Sanusi Rahaningmas,S.Sos.,M.M,S.IP kepada media ini melalui keterangan persnya, Kamis (9/4/2020)
Lebih lanjut anggota DPD RI Dapil itu mengatakan bahwa, kejadian di Kota Sorong yang mengakibatkan ribuan orang berhamburan pusat perbelanjaan sembako tidak terlepas dari sebagian orang ODP dan PDP serta OTG .
“Sudah bercampur baur dengan masyarakat lain yang diluar dan bisa terjadi penularan secara besar-besaran di Kota Sorong, kalau ini terjadi maka tidak ada gunanya selama ini karantina daerah dengan menutup semua jalur Penerbangan dan jalur Laut serta darat antar kabupaten/ Kota di papua barat.” pungkasnya.
Sebab itu mantan legislator Papua Barat itu minta kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Sorong supaya segera menggunakan haknya mempertanyakan pihak eksekutif tentang relokasi anggaran untuk membantu penanggulangan COVID-19 ini.
Atau jangan kedua lembaga ini mendiamkan diri soal anggaran dan mungkin hanya menunggu bantuan dari pemerintah pusat berupa bansos PKH dan lain, pasalnya pemerintah daerah setempat belum mengumumkan total anggarannya.
“Pemkot harus disampaikan kepada Publik agar publik tau begitu Itu namanya sayang rakyat, bukan hanya sekedar ada upaya karantina daerah yang dilakukan Wali Kota Sorong tapi bagaimana juga berpikir terkait kehidupan masyarakat di kota sorong terutama OAP dan nusantara yg kurang mampu kasian kalau jadi diam di rumah terus mereka ga punya apa-apa pasti lapar dan kalau lapar bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan” ujarnya.
Sanusi Rahaningmas minta Aparat kepolisian, kejaksaan dan KPK agar melakukan pengawasan serta selidiki kalau ada petugas pendampingan PKH Bansos yang bermain di air keruh agar dapat ditindak tegas sesuai perundang-undangan yang berlaku agar jadi efek jerah bagi siapa saja.(aba/tam)
