Papua Barat

Kebijakan Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terealisasi Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 Melalui RPATA

456
×

Kebijakan Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terealisasi Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 Melalui RPATA

Sebarkan artikel ini
KPPN Fakfak
Amrin Saiful Bachri, SE. Kepala Seksi Pencairan Dana dan Managemen Satker KPPN Fakfak. Selasa (5/12/2023). FOTO : ISTIMEWA. PAPUADALAMBERITA.COM.

PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Menyemangati kegiatan press realess Kinerja APBN edisi Oktober 2023, sesuai dengan amanat yang di emban Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam hal ini KPPN Fakfak dengan wilayah kerja meliputi Kabuaten Fakfak dan Kaimana yang bertugas menyalurkan APBN ke setiap Satuan Kerja (satker) penerima DIPA melalui rekening bendahara pengeluaran dan/atau pembayaran secara langsung kepada rekening rekanan pemerintah atas prestasi pekerjaan atau pihak lain yang berhak menerima pembayaran.

Selain menyalurkan belanja pemerintah pusat, KPPN juga menyalurkan dana transfer ke daerah (TKD) kepada pemerintah daerah.  Dalam kaitannya antara satker dan KPPN terdapat relasi dalam pelaksanaan anggaran, pemerintah menetapkan ketentuan tentang tata cara pelaksanaan APBN, yang mengikat seluruh proses pencairan dana dan pertanggungjawabannya.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan dan pengawasan dalam implementasi arah kebijakan pembangunan, program prioritas dan komitmen pemerintah dalam penyelenggaran fungsi dasar kehidupan bernegara dalam satu tahun anggaran. Melalui tahap pelaksanaan anggaran, elemen birokrasi pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan capaian atas rencana dan arah kebijakan APBN dimaksud. Dampak dari implementasi kebijakan publik, khususnya yang terkait erat dengan pelaksanaan anggaran sangat dipengaruhi oleh kerangka organisasi dan peraturan yang dapat dirinci di antaranya ke dalam fungsi-fungsi penganggaran, pelaporan, pengelolaan kas dan hutang, manajemen kas dan perbendaharaan, pengawasan internal dan audit (Guess dan Farnham 2000).

Dalam prakteknya, tahapan pelaksanaan anggaran meliputi kebijakan dan aktivitas yang melebihi periode satu tahun anggaran. Selain aktivitas pelaporan akuntabilitas sebagaimana ketentuansaat ini, terdapat beberapa kondisi yang terkait erat dengan implementasi dari asas periodisitas dalam fungsi otorisasi APBN. Salah satu diantaranya adalah yang berkaitan dengan kebijakan, pengaturan dan aktivitas atas penyelesaian pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.

Kebijakan atas penyelesaian pekerjaan yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 dengan menggunakan Mekanisme Pembayaran Melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggran (RPATA) di atur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109 Tahun 2023. Penyusunan kebijakan tersebut merupakan penyempurnaan atas tata kelola pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima, dimana pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel, dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran.

Pemahaman mengenai kebijakan pembayaran sebelum barang/jasa diterima (misalnya penggunaan jaminan) dan kewajiban Satker untuk segera melakukan klaim jaminan dalam hal penyedia barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan. Hal ini penting untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko waktu penagihan klaim jaminan yang lama.

Merujuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara memiliki kewenangan di antaranya mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018, menetapkan bahwa Menkeu berwenang untuk mengatur ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran serta mengatur Jenis kegiatan yang dapat dilakukan pembayaran sebelum barang/jasa diterima dengan menyerahkan jaminan antara lain: pembayaran uang muka, sewa-menyewa, jasa asuransi dan penyelenggaraan beasiswa. Tata cara pembayaran dan bentuk jaminan diatur dengan PMK. PMK 145/PMK.05/2017 mengatur Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatandan Belanja Negara Sebelum Barang atau Jasa Diterima. Dalam tataran yang lebih teknis, setiap tahun Dirjen Perbendaharaan menetapkan peraturan tentang langkah-langkah akhir tahun anggaran. Seperti pada tahun 2023 ini, telah ditetapkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-10/PB/2023 tentang Langkah-Langkah Dalam

Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023 (LLAT), di mana didalamnya juga terdapat langkahlangkah pengaturan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggran (RPATA) terkait pekerjaan kontraktual (termasuk swakelola) dan non kontraktual darurat bencana dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023.

Pada Prinsipnya Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, terdapat pengecualian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Jenis kegiatan yang dapat dibayar Sebelum Barang/Jasa Diterima diantaranya yaitu :

  1. Pemberian Uang Muka Kerja;
  2. Kontrak Penyelenggaraan Beasiswa;
  3. Sewa Menyewa;
  4. Pekerjaan pemeliharaan;
  5. Jasa Asuransi Dan/Atau Pengambil Alih Risiko; 6. Pemasangan Atau Penambahan Daya Listrik Oleh Perusahaan Listrik Negara; 7. Pengadaan Jurnal Asing Yang Dibayarkan Dengan Uang Persediaan; 8. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Yang Dibayarkan Dengan Uang Persediaan.

Selain hal tersebut diatas Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima harus melampirkan Jaminan. Bentuk-Bentuk Jaminan Atas Pembayaran Sebelum Barang/Jasa Diterima yaitu : 1. Surat Jaminan/ Surety Bond yang diterbitkan Bank Umum dan Indonesia Export Import Bank, Perusahaan Asuransi dan Konsorsium, Perusahaan Penjaminan dan konsorsium; 2. SPKPBJ yang Dibuat dan Ditandatangani Penyedia Barang/Jasa; 3. Komitmen dari Penyedia Barang/Jasa atau Penyelenggara Beasiswa, atau Penerima. Karakteristik Surat Jaminan yang harus disertakan ketika mengajukan tagihan atas beban APBN /APBD harus bersifat : 1. Mudah dicairkan; 2. Tidak Bersyarat; 3. Pernyataan.

Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima walaupun telah melampirkan Jaminan tetap memiliki banyak resiko. Bentuk konkrit yang terjadi di lapangan sejak diterbitkannya regulasi terkait diantaranya :

  1. Sangat menyibukkan satker dan KPPN terutama pada akhir tahun anggaran;
  2. Permasalahan keamanan terkait penatausahaan dan penyimpanan Bank Garansi di KPPN;
  3. Diantara kelemahan penggunaan Bank Garansi adalah kesulitan dalam klaim Bank Garansi jika terjadi wanprestasi;
  4. Terdapat beberapa klaim jaminan atas uang muka pada KPPN yang gagal dikalim oleh satker, sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui kantor pusat; 5. Klaim jaminan uang muka dalam hal penyedia barang/jasa gagal menyelesaikan pekerjaan, masih sangat lama walaupun klaim dilakukan kurang dari 14 hari kerja;
  5. Penggunaan jaminan pemeliharaan, apakah tetap disetor ke kas negara atau dapat langsung digunakan untuk memperbaikin pekerjaan, belum disepakati pilihan yang tepat.

Berkaitan dengan LLAT dan ketentuan batas waktu pengajuan pencairan anggaran, setiap tahun pada awal triwulan IV, KPPN Fakfak telah menyelenggarakan sosialisasi kepada seluruh satker untuk memberikan penegasan dan rekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan satker.

Diantaranya penyampaian dokumen permintaan pembayaran kontraktual yang pembuatan berita acara serah terima mulai tanggal 15 sampai dengan 20 Desember 2023, harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 21 Desember 2023.

Sisa pekerjaan yang belum diselesaikan, atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan, diantara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan akhir tahun anggaran yang menjadi dasar perhitungan pembayaran (SPM dengan BAST tanggal 21 s.d. 31 Desember 2023, diajukan dengan menggunakan mekanisme RPATA). Dimana yang sebelumnya satker di minta untuk menghitung sisa kontrak dari tanggal 14 s.d. 21 Desember 2023 untuk mencadangkan dana dari RKUN ke RPATA dengan mekanisme SPM Penampungan. Dalam konteks pencairan anggaran diakhir tahun anggaran lingkup KPPN Fakfak, dari sisi penyelesaian tagihan belanja kontraktual estimasi pengajuannya dengan mekanisme RPATA terdiri dari 3 (tiga) Satuan Kerja meliputi 7 (tujuh) Kontrak dengan Nilai Kontrak 50,38 miliar lebih dengan nilai kontrak terbesar pada satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil.V Provinsi Papua Barat. Bila pelaksanaannya terdapat pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dapat diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya paling lama 90 hari kalender. Pemberian kesempatan tersebut paling banyak diberikan 2 kali, dengan akumulasi pemberian kesempatan tidak boleh melebihi 90 hari kalender.

Terhadap pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya, Penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Dengan adanya penerapan PMK Nomor 109 Tahun 2023 diakhir tahun anggaran, diharapkan tujuan mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) dapat Menjaga prinsip pengeluaran negara, pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima, mengurangi resiko kerugian negara akibat bank garansi gagal dicairkan akibat bank garansi palsu, terlambat diklaim, menghindari keterburu‐buruan dalam proses penyediaan barang/jasa, sehingga diharapkan barang/jasa yang dihasilkan lebih berkualitas, Menghindari keterburu‐buruan dalam proses serah terima, sehingga SOP serah terima barang/jasa dapat dilakukan dengan baik, Penyedia barang/jasa terbebaskan dari beban pembuatan garansi bank berupa kewajiban pembayaran fee/penyediaan jaminan (collateral)/pembayaran premi, Tidak membebani KPPN untuk menatausahakan dan mencairkan Bank Garansi, Terdapat potensi pendapatan negara atas pengelolaan saldo dana di Rekening RPL‐BUN BI (Rekening Escrow), Satker dapat menghemat waktu dan tenaga untuk mengonfirmasi keaslian/keabsahan dan menatausahakan bank garansi.

Dengan demikian Satker dapat melakukan optimalisasi belanja sesuai dengan rencana dan target penyerapan anggaran. Termasuk menjaga tata kelola dan pertanggungjwaban pelaksanaan anggaran di akhir tahun anggaran dengan mempedomani peraturan tentang langkah-langkah akhir tahun anggaran 2023 dengan mekanisme Rekeninng Penampungan Akhir Tahun Anggran 2023.

Penulis : Amrin Saiful Bachri, SE. Kepala Seksi Pencairan Dana dan Managemen Satker KPPN Fakfak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *