PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Pemerintah Kabupaten Fakfak bersinergi dengan Pemerintah Pusat untuk memperkuat sektor pangan daerah melalui program Cetak Sawah Rakyat (CSR). Dalam program ini, Kabupaten Fakfak mendapatkan alokasi pembukaan lahan pertanian baru seluas 450 hektar yang dipusatkan di Distrik Bombaray.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak M. Soleh, S.Hut., M.Si., kepada awak media di kantornya (Rabu, 2/08/2026), menjelaskan bahwa proyek strategis ini dibagi menjadi dua tahapan pengerjaan dengan melibatkan kolaborasi erat antarkementerian dan dinas terkait.
Menurut Soleh, untuk tahap pertama, lahan seluas 260 hektar di wilayah SP 3 Onim Sari, Distrik Bombaray, kini sudah mulai dikerjakan. Proses penentuan pelaksana proyek telah melalui mekanisme e-katalog resmi di Kementerian Pertanian, dengan pengawasan langsung dari Balai Lahan dan Irigasi Pertanian Jayapura.
”Tiap hektar anggarannya sudah ditentukan sebesar Rp35 juta. Jadi, untuk luasan 260 hektar di tahap awal ini, total anggarannya diperkirakan mencapai Rp7 miliar lebih,” ujar Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Fakfak kepada awak media.
Sementara itu lanjutnya, untuk tahap kedua yang mencakup area seluas 180 hektar di Kampung Mekar Sari dan Onim Sari, pelaksanaannya akan segera bergulir setelah penandatanganan kesepakatan antara Pemda Kabupaten, Provinsi, dan Kementerian Pertanian.
Lebih lanjut dia mengatakan, berbeda dengan proyek cetak lahan awal yang ditangani penuh oleh Kementerian Pertanian, pengerjaan fisik tahap kedua dan infrastruktur pendukungnya disepakati akan dilimpahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Pemerintah daerah juga telah bergerak cepat memastikan ketersediaan air demi keberlanjutan sawah baru tersebut. Pihak dinas telah bernegosiasi dengan Balai Wilayah Sungai Papua Barat (Kementerian PUPR) di Manokwari untuk melakukan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
”Tahun anggaran 2026 ini fokus utamanya adalah cetak sawah terlebih dahulu. Setelah lahan siap, pembangunan dan perluasan jaringan irigasinya akan menyusul menggunakan alokasi anggaran tahun 2027 dari Kementerian PUPR,” jelasnya.
Terkait pembagian wewenang yang melibatkan Dinas PUPR, Kadis Pertanian menegaskan tidak ada tumpang tindih tugas. Otoritas penuh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan nantinya akan bergeser ke sektor hilir, yaitu mendampingi dan menggerakkan masyarakat untuk mulai menanam padi di lahan yang sudah dicetak.
Untuk merangsang produktivitas petani, Kementerian Pertanian juga dijadwalkan akan menyalurkan bantuan stimulus penunjang berupa pupuk, benih unggul, obat-obatan pertanian, serta alat mesin pertanian (alsintan).
”Program ketahanan pangan ini merupakan wujud keselarasan visi antara visi Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dan Pemerintah Pusat. Kita harapkan program ini bisa berjalan beriringan demi menyukseskan ketahanan pangan daerah,” pungkasnya.(Enrico)
