Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem Rahmat Taufit, SH. PAPUADALAMBERITA. FOTO: ISTIMEWA
PAPUADALAMBERITA.COM. BINTUNI – Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Teluk terancam dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dinilai lalai bahkan diduga melakukan pembiayar terhadap konvoi yang dilakukan paslon AYO di Bintuni,Rabu (2/12/2020)
“Kami dari tim hukum PMK2 akan melanjutkan laporan ini ke bawaslu propinsi dan akan melaporkan ketua dan anggota Bawaslu Teluk Bintuni ke DKPP. Karena lalai dan kami menduga membiarkan pelanggaran itu terjadi.” Tegas Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem Rahmat Taufit,S.H melalui press releasenya yang diterima media ini, Rabu (2/12/2020) malam
Taufit mengatakan, pihaknnya sangat menyayangkan kejadian konvoi bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tim dan paslon 01 jelas melanggar aturan. dimana membuat keramaian dan massa tidak terkontrol ini bisa menjadi klaster baru penyebaran Virus Covid-19.
Penyelenggara dalam hal ini Bawaslu seharusnya lebih peka dan menindak tegas kegiatan-kegiatan bersifat melanggar aturan kampanye maupun kegiatan lainnya yang mengumpulkan massa.
Karena fungsi pengawasan dan penindakan melekat pada tugas dan fungsi bawaslu, sedangkan pihak kepolisian wajib membubarkan kegiatan tersebut. Tanpa harus ada pelaporan dari masyarakat.
Karena Ini sudah melanggar UU no 6 th 2018 ttg karantina kesehatan, uu no 6 th 2020 ttg penanganan pandemik covid 19 dan PP no 21 th 2020 ttg PSBB serta Maklumat Kapolri. Dari sisi pelanggaran pemilukada sudah jelas tertuang didalam Perbawaslu dan PKPU 2020.
“Dalam situasi politik saat ini, baik dari pihak penyelenggara, keamanan maupun masing-masing paslon menahan diri dan mengontrol pendukung, jangan ada gesekan dan benturan antar pendukung paslon supaya tidak terjadi hal-hal yg tidak diinginkan. Kita ingin pemilukada 2020 ini berjalan dengan baik, damai, aman dan konstitusional, ” jarnya.(aba)
