PAPUADALAMBERITA.COM MANOKWARI – Komisi IX DPR RI meminta Gubernur Papua Barat Drs Domingus Mandacan, M.Si segera mengusulkan nama-nama putra-putri Orang Asli Papua (OAP) agar mengikuti program beasiswa pendidikan dokter spesialis dari Kementerian Kesehatan.
Baca juga: Komisi IX Soroti Krisis Fasilitas Kesehatan di Papua Barat
Beasiswa ini diberikan dengan syarat, setelah menyelesaikan pendidikan, para dokter wajib kembali dan mengabdi di daerah asal.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA saat ditemui wartawan usai melakukan kunjungan di kerja di Kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (28/5/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda masa persidangan ketiga Tahun Sidang 2018–2025.
“Kementerian Kesehatan memiliki program beasiswa untuk pendidikan dokter spesialis yang dilaksanakan di rumah-rumah sakit pendidikan. Kami harap Pak Gubernur Papua Barat segera mengusulkan nama-nama anak daerah yang memiliki kualitas akademik untuk mengikuti program ini,” ujar Nihayatul.
Ia menekankan pentingnya keberadaan dokter spesialis asli Papua yang bersedia mengabdi di tanah kelahirannya setelah menyelesaikan pendidikan. Beasiswa dari Kementerian Kesehatan juga disertai dengan kontrak kerja yang mengharuskan penerima kembali bertugas di daerah asal.
“Kalau kita mengandalkan dokter spesialis dari luar daerah, misalnya dari Jawa, biayanya lebih mahal dan mereka belum tentu bertahan lama di sini,” jelas Nihayatul.
Sebaliknya, lanjutnya, jika dokter spesialis berasal dari Papua sendiri, seperti dari Fakfak atau Pegunungan Arfak, mereka akan lebih berkomitmen karena memiliki keterikatan keluarga dan emosional dengan daerahnya.
“Kita tahu, untuk daerah-daerah hasil pemekaran, dari dua menjadi enam provinsi, ada kebutuhan besar akan tenaga medis, khususnya dokter spesialis. Kami punya data daerah mana yang kekurangan dokter spesialis dan kuota beasiswa dari pusat bisa disesuaikan dengan kebutuhan itu,” paparnya.
Komisi IX DPR RI dalam kunjungan tersebut turut menggandeng perwakilan dari Kementerian Kesehatan.
Dalam setiap rapat, menurut Nihayatul, pihaknya akan terus menyuarakan kebutuhan Papua Barat dan daerah-daerah otonomi baru lainnya, agar mendapat prioritas dalam program-program strategis nasional di bidang kesehatan.(rustam madubun)
