PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat mencatat realisasi belanja daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp4,7 triliun atau 88,64 persen dari total pagu APBD.
Angka tersebut disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Barat yang dibacakan Sekda H. Ali Baham Temongmere pada rapat paripurna istimewa DPR Papua Barat, Selasa (15/7/2025).
Sidang istimewa tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPR Papua Barat Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H, didampingi Ketua DPRD Orgenes Wonggor A.MD dan Sekretaris Dewan Sekretaris DPRD Papua Barat Hendra Marthinus Fatubun, S.Hut, serta dihadiri oleh seluruh anggota DPR Papua Barat.
Dalam sidang istimewa tersebut, pemerintah memaparkan capaian kinerja pembangunan daerah dan pengelolaan anggaran sepanjang tahun 2024, mulai dari realisasi pendapatan, belanja, hingga kebijakan strategis yang telah ditetapkan melalui berbagai peraturan daerah dan peraturan gubernur.
Sekda Papua Barat Drs. H. Ali Baham Temongmere menyampaikan bahwa penyampaian LKPJ ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta regulasi turunannya, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan kinerja kepada DPRD untuk mendapat rekomendasi perbaikan.
Papua Barat terdiri dari 7 kabupaten, 86 distrik, 21 kelurahan, dan 803 kampung. Jumlah penduduk mencapai 576.255 jiwa, dengan populasi terbanyak berada di Kabupaten Manokwari, yakni 205.212 jiwa, dan paling sedikit di Manokwari Selatan.
Ia mengatakan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp374 miliar atau 70,27 persen dari target. Sementara pendapatan transfer, termasuk dana otonomi khusus dan DTI, terealisasi sebesar Rp4,086 triliun atau 92,47 persen. Pendapatan hibah melebihi target dengan realisasi Rp2,92 miliar.
Total belanja daerah terealisasi Rp4,717 triliun dari pagu Rp5,32 triliun atau 88,64 persen. Rinciannya antara lain: belanja operasional Rp2,267 triliun, belanja modal Rp722 miliar, belanja tak terduga Rp6,8 miliar, dan transfer ke daerah Rp1,720 triliun.
Pemprov Papua Barat melaksanakan empat agenda prioritas selama 2024:
- Peningkatan SDM berkualitas melalui sektor pendidikan dan kesehatan,
- Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis SDA,
- Penguatan infrastruktur wilayah,
- Percepatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis otonomi khusus.
Sekda dalam membacakan laporan Gubernur menjelaskan beberapa indikator menunjukkan kemajuan, seperti:
* IPM mencapai 100 poin,
* Partisipasi pendidikan anak usia 16–18 tahun sebesar 74,5%,
* Pelayanan kesehatan dasar dan penanganan KLB tercapai 100%,
* Panjang jalan provinsi dalam kondisi baik baru tercapai 41,75% dari target,
* Rehabilitasi penyandang disabilitas terlantar baru 13,45% dari target 2.995 orang.
Pada tahun 2024, Pemprov Papua Barat menetapkan 5 Perda dan 38 Peraturan Gubernur, di antaranya Perda tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua, Rencana Umum Energi Daerah 2024–2050, dan berbagai aturan tentang pendidikan, pajak, pertambangan, serta anggaran daerah.(rustam madubun)
