PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Memasuki tahun kerja 2026, Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal secara ketat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi memastikan seluruh agenda pembangunan berjalan tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat Papua Barat.
Penegasan tersebut disampaikan Wonggor saat memimpin Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2026 yang digelar di Ball Room Hotel Aston Manokwari, Senin (2/3/2026).
Rapat dipimpin langsung Orgenes Wonggor, S.IP, didampingi Wakil Ketua I Petrus Makbon, SH, Wakil Ketua II Syamsudin Seknun, S.Sos., S.H., M.H., dan Wakil Ketua III Frids Bernard Indow. Turut hadir Sekretaris DPR Papua Barat Hendra Marthinus Fatubun, S.Hut.
Paripurna tersebut juga dihadiri Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bersama Sekretaris Daerah Papua Barat Drs. Ali Baham Temongmere, MTP. Gubernur sekaligus menyampaikan sambutan pada pembukaan masa sidang pertama tahun 2026.
Dalam arahannya, Wonggor menekankan bahwa DPR Papua Barat akan menjalankan tiga fungsi utama secara optimal, yakni fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting), dan fungsi pengawasan.
“Ini sesuai konstitusi dan kewenangan yang diberikan kepada DPR. Dengan perencanaan yang matang serta tata kerja yang sinergi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), seluruh agenda pembangunan tahun 2026 kita harapkan pelaksanaannya lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Barat,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh anggota DPR, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan untuk menjadikan Masa Sidang I Tahun 2026 sebagai momentum kerja yang produktif, disiplin, dan berorientasi pada hasil.
“Demi kemajuan Papua Barat yang kita cintai bersama, mari jadikan masa sidang ini sebagai momentum kerja nyata sehingga masyarakat semakin sejahtera dan bermartabat di Tanah Papua,” ujarnya.
Wonggor juga berharap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan kebijaksanaan kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan dalam menjalankan amanat pengabdian kepada masyarakat.
Rapat paripurna ini menjadi penanda dimulainya agenda kerja DPR Papua Barat di tahun 2026, dengan harapan terbangunnya sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat.(rustam madubun)
