PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Dana Otonomi Khusus (Otsus) berjalan dari tahun 2001 sampai saat ini eksekutif tidak menyampaikan terkait tingkat keberhasilan dari penggunaan dana Otsus sampai sejauh mana.
‘’Sehingga kami MRP sebagai lembaga kultur tidak memiliki data terkait pengunaan dana Otsus,’’ kata Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren kepada papuadalamberita.com Kamis (4/7).
Terkait implementasi pengunaan dana Otsus di Papua Barat dalam waktu dekat MRP Papua Barat akan melakukan rapat bersama pokja-pokja apabila dalam rapat tersebut ada keputusan atau menyetujui terkait penggunaan dana Otsus.
‘’Maka para bupati walikota akan akan dipanggil untuk mendengar penjelasan terkait pengunaan dana Otsus selama ini di kabupaten kota sampai sejauh mana sudah berjalan maksimal atau tidak kalau tidak berjalan solusinya bagaimana,’’ ujar Ahoren.
Menurut ahoren selama ini dana Otsus ada di Provinsi Papua Barat namun dengan kebijakan gubernur Papua Barat menyerahkan 80-90% ke kabupaten kota dan sebenanryna ini juga menjadi kekuatiran bagi MRP, karena selama ini dana Otsus ke kabupaten kota 30% tingkat keberhasilanya bagaimana sekarang diberikan lebih besar lagi indikasi keberhasilannya bagaimana.
‘’Namun demikian kami juga sangat apresiasi terkait kebijakan yang dilakukan gubernur Papua Barat. Kedepan dana Otsus dan APBD harus dana Otsus harus memiliki RKAnya sendiri sehingga jelas dan masyarakat juga bisa tahu dana Otsus di peruntukan untuk apa saja,’’ tegas Ahoren.
Ketua MRP Papua Barat juga mengharapkan kedepan DPR Papua Barat dalam melakukan paripurna terkait pengunaan dana Otsus MRP juga dilibatkan untuk memberikan masukan.
‘’Memang fungsi anggaran tidak ada pada kami tetapi kami sebagai roh atau marwahnya UU 21 tahun 2001,’’ katanya.(kew)
