PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Pemerintah Kabupaten menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Distrik Tomage, yang dirangkaikan dengan kegiatan Safari Ramadhan, Selasa (24/02/2026).
Pelaksanaan Musrenbang tingkat Distrik di Tomage yang diselenggarakan Bappeda dan Litbang Fakfak ini, menghadirkan Bupati Fakfak Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP., Wakil Bupati Fakfak Drs. Donatus Nimbitkendik, MT, Pimpinan dan Anggota DPRK Fakfak serta para kepala OPD.
Dalam Musrenbang tersebut, Bupati Samaun Dahlanm menyampaikan, pertemuan strategis ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan usulan pembangunan kampung dengan program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tahun anggaran 2027.
Dalam sambutannya, Samaun Dahlan, menekankan bahwa kehadiran seluruh Kepala Kampung atau perwakilannya merupakan bukti komitmen nyata dalam memajukan Distrik Tomage.
Musrenbang Tingkat Distrik se-Kabupaten Fakfak di Tomage. Selasa (24/02/2026). FOTO : ENRICO. PAPUADALAMBERITA.COM.
Seluruh aspirasi masyarakat diharapkan dapat dirangkum secara kolektif oleh pihak distrik sebagai dasar perencanaan teknis bagi OPD terkait.
Samaun Dahlan kembali menekankan, ​fokus Pembangunan Perbatasan
​Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah percepatan pembangunan di wilayah perbatasan Fakfak–Bintuni.
Tiga instansi kunci, yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Sosial, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diminta untuk memberikan perhatian khusus terhadap rencana pemekaran kampung di wilayah tersebut, tegas Bupati Samaun Dahlan didampingi Wakil Bupati Donatus Nimbitkendik, dalam Musrenbang Distrik Tomage, Fakfak – Papua Barat.
Dia kembali mengatakan, ​Pemerintah Kabupaten Fakfak menargetkan sejumlah program fisik pada tahun 2027, di antaranya: Hunian Layak untuk Pembangunan 10 hingga 15 unit rumah layak huni per OPD terkait, dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kapasitas anggaran.
“Dinas PU diinstruksikan untuk membangun satu pos perbatasan, Pembangunan gapura permanen sebagai penanda batas wilayah yang jelas antara Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Bintuni,” tegasnya.
​Menanggapi dinamika yang berkembang di wilayah perbatasan, Bupati Fakfak menegaskan bahwa proses penyelesaian status wilayah saat ini tengah ditangani secara resmi oleh pemerintah.
Karena itu Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya.
​”Saya berharap seluruh usulan kampung dirangkum dengan baik. Terutama untuk wilayah perbatasan, kita harus memastikan kehadiran negara melalui pembangunan rumah layak huni dan infrastruktur penanda batas yang jelas,” tegas Bupati yang akrab disapa SD.
​Kegiatan yang berlangsung di tengah suasana Ramadhan ini dan diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat Distrik Tomage secara menyeluruh. (Enrico Letsoin)
