PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Distrik Tomage yang digelar di aula Kantor Distrik, Selasa (24/2), menjadi momentum krusial bagi masa depan wilayah tersebut.
Wakil Bupati Fakfak, Drs. Donatus Nimbitkendik, M.T, menegaskan bahwa kemajuan daerah tidak hanya diukur dari fisik bangunan, tetapi dari kedisiplinan administrasi dan tanggung jawab anggaran.
Di hadapan Bupati Fakfak, pimpinan DPR, serta para tokoh adat dan kepala kampung, Donatus Nimbitkendik, menyampaikan pesan yang lugas: perencanaan untuk tahun anggaran 2027 harus berpijak pada realitas fiskal yang ada.
Wakil Bupati mengungkapkan fakta bahwa alokasi dana kampung saat ini mengalami penurunan signifikan. Jika sebelumnya beberapa kampung bisa mengelola anggaran mendekati Rp1 miliar, kini angkanya menyusut ke kisaran Rp200 juta hingga Rp500 juta.
“Penurunan ini adalah alarm. Pemerintah pusat kini menuntut pertanggungjawaban yang lebih ketat. Setiap rupiah harus bisa dibuktikan, baik secara administratif maupun substansial,” tegas Donatus.
Wabup Donatua Nimbitkendik, menambahkan bahwa kepercayaan pusat hanya bisa dijaga jika laporan keuangan daerah bersifat transparan dan terintegrasi secara digital.
Di sisi lain, Donatus menyoroti transformasi positif di wilayah Tomage dan Bomberay. Infrastruktur jalan yang membaik telah membuka isolasi ekonomi, memicu pertumbuhan penduduk, hingga menarik minat investasi.
Namun, orang nomor dua di Kabupaten Fakfak ini, memperingatkan agar pertumbuhan ini tidak dibarengi dengan kelalaian administrasi kependudukan.
“Perpindahan penduduk harus tertib dokumen. Kita ingin menghindari potensi sengketa sosial di masa depan akibat administrasi yang berantakan,” jelasnya.
Untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, Wakil Bupati menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat distrik hingga kampung untuk memegang teguh empat pilar utama, yakni : Tertib Administrasi Kepegawaian, Tertib Aset, Tertib Keuangan, dan Tertib Kependudukan.
“Jika dana tersedia Rp200 juta, susunlah program dalam batas kemampuan tersebut. Program harus rasional dan terukur,” imbuhnya.
Meski dibayangi keterbatasan anggaran, Donatus tetap optimis. Menurutnya, perhatian pemerintah pusat terhadap infrastruktur di Fakfak tetap besar.
Syaratnya, daerah harus mampu menunjukkan keseriusan dalam tata kelola, ujarnya.
Musrenbang kali ini diharapkan menjadi titik balik bagi Distrik Tomage untuk bangkit sebagai kekuatan ekonomi baru di Kabupaten Fakfak melalui integritas dan disiplin kolektif seluruh elemen masyarakat dan pemerintahnya. (Enrico Letsoin)
