PAPUADALAMBERITA.COM.BANDUNG – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir menilai negara perlu hadir menjaga ekosistem pers nasional di tengah perubahan teknologi digital dan semakin kuatnya pengaruh algoritma dalam distribusi informasi.
Kehadiran negara diperlukan untuk menjaga keberlanjutan industri media sekaligus memastikan publik tetap memperoleh informasi yang berkualitas.
Hal itu disampaikan Akhmad dalam dialog KIBAR (Kupas Kebijakan Arah Pembangunan Rakyat) yang disiarkan TVRI Bandung, Jumat (2/10/2026).
Menurut dia, perkembangan platform digital telah mengubah pola distribusi informasi. Media tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang menentukan informasi yang diterima masyarakat karena distribusi berita kini turut dipengaruhi algoritma platform digital.
“Media harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Tetapi adaptasi itu tidak boleh mengorbankan kualitas jurnalistik,” ujar Akhmad.
Ia mengatakan, berita berkualitas belum tentu memperoleh jangkauan luas jika tidak sesuai dengan mekanisme distribusi platform. Kondisi tersebut dapat mendorong media lebih mengutamakan keterbacaan dan perhatian publik dibandingkan kualitas jurnalistik.
Menurut Akhmad, negara dapat mengambil peran melalui regulasi dan kebijakan yang mendukung keberlangsungan industri pers.
Namun, dukungan tersebut harus tetap menghormati independensi pers. “Baik dalam industrinya maupun dalam substansi jurnalismenya, semestinya negara hadir melakukan pendekatan yang holistik,” katanya.
Akhmad menambahkan, tanggung jawab menjaga ekosistem pers tidak hanya berada pada pemerintah. Perusahaan media dan insan pers juga perlu memperbaiki tata kelola, meningkatkan kompetensi, serta mengembangkan inovasi agar mampu mengikuti perubahan teknologi.
“Ada kehadiran negara untuk melindungi, sementara pers sendiri harus melakukan penataan kelola yang lebih baik, meningkatkan kompetensi dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi,” ujar dia.
Ketua KPID Jawa Barat Adiyana Slamat mengatakan media penyiaran masih memiliki basis audiens yang signifikan di tengah pertumbuhan platform digital. Ia menyebut konsumsi televisi masih sekitar 87 persen dan radio sekitar 50 persen. Sementara itu, pengamat pers sekaligus anggota Dewan Pakar PWI Pusat Eduard Depari menyoroti pentingnya literasi media karena masyarakat cenderung menerima informasi yang sesuai dengan preferensi mereka.
Eduard mengatakan masyarakat perlu memiliki kemampuan memeriksa sumber, memahami konteks, membandingkan informasi, serta membedakan fakta dan opini.
Dalam kondisi tersebut, pers profesional tetap memiliki peran melalui praktik jurnalistik yang mengedepankan verifikasi, keberimbangan, dan kepentingan publik.
Transformasi digital, menurutnya, perlu diiringi penguatan ekosistem pers agar masyarakat tidak hanya memperoleh informasi secara cepat, tetapi juga mendapatkan informasi yang dapat dipercaya.(rls)
