BAPENDA PAPUA BARAT
Papua Barat

OKP Minta MRP Desak Presiden Instruksikan Gubernur Jatim Beri Jaminan Keamaman Mahasiswa Papua

160
×

OKP Minta MRP Desak Presiden Instruksikan Gubernur Jatim Beri Jaminan Keamaman Mahasiswa Papua

Sebarkan artikel ini

Wakil Ketua MRP PB, Cyrillus Adopak, SE, MM Ketia Menerima Aspiarasi 9 OKP. FOTO: RICO LET”s/papuadalamberita.com

PAPUADALAMBERITA.COM. FAKFAK – Menyikapai persoalan yang terjadi di Manokwari, Sorong Papua Barat dan beberapa Kabupaten lainnya, atas persoalan yang menimpa mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang Jawa Timur.

9 OKP, Selasa (20/8) setelah melakukan aksi turun jalan di jalan Yosudarso Fakfak, kembali menyerahkan pernyataan sikap kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat.

Penyerahan pernyataan sikap  9 OKP kepada MRP PB berlangsung di Sekertariat Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak, dimana pernyataan sikap tersebut diserahkan 9 OKP kepada MRP PB yang diterima langsung Wakil Ketua MRP Papua Barat, Cyrillus Adopak, SE, MM.

9 OKP tersebut yakni Aliansi Pemuda Dewan Adat Mbaham Matta, PMKRI, GMNI,GMKI, KNPI, LBH Gerimis Cabang Fakfak, Prima DMI, Pemuda Katolik dan Kader HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi).

Pernyataan sikap 9 OKP sebagai elemen masyarakat Fakfak tersebut terdapat 6 poin, dimana dalam 6 poin tersebut yakni 1. Mengutuk keras tindakan persekusi, kekerasan, intimidasi dan rasisme yang dilakukan oknum anggota yang nota bene sebagai fasilitator dan mediator keamanan di lapangan dan arogansi ormas insiden di Malang dan pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surbaya.

Baca juga: Di Fakfak, 9 OKP Turun Jalan Serukan Damai untuk Indonesia

  1. mendesak presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo untuk menginstruksikan kepada Gubernur Jawa Timur agar dapat memberikan jaminan keamanan tanpa terkecuali kepada mahasiswa mahasiswi asal Papua yang menempuh pendidikan di kota study Jawa Timur.
  2. Meminta dengan tegas kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo untuk lebih peka melihat bahwa insiden di Malang dan pengepungan asrama Papua di Surabaya bukan persoalan sepele, namun insiden tersebut telah menciderai keutuhan NKRI menjelang hari Kemerdekaan bangsa Indonesia.
  3. Mendesak panglima TNI dan Paolri untuk menindak tegas oknum – oknum Anggota TNI/Polri yang terindikasi melakukan pelanggaran prosedur penanganan kondisi di lapangan danalam insiden Malang dan Surabaya.
  4. Meminta dengan tegas kepada MENKOPOLHUKAM untuk menertibkan Ormas – Ormas yang mengancam keutuhan NKRI dalam insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

Dan ke 6. Indonesia tanpa Papua bukanlah suatu bingkai NKRI, yang dibutuhkan masyarakat di Tanah Papua bukan sekedar soal pembangunan infrastruktur, namun kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat dan bebas dari tindakan represif.

Wakil Ketua MRP PB, ketika menerima pernyataan sikap tersebut, mengatakan, akan membawa aspirasi 9 OKP ini ke Provinsi Papua Barat di Manokwari untuk diteruskan ke Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari untuk diteruskan.

Menurut Wakil Ketua MRP Papua Barat, Cyrillus Adopak, SE, MM, aksi damai yang dilakukan 9 OKP di Kabupaten Fakfak perlu diapresiasi karena aksi ini sangat berbeda dengan aksi – aksi yang dilakukan di Kabupaten lain di Papua Barat.

MPR PB sangat berterimah kasih dengan aksi damai 9 OKP tersebut, karena berjalan aman dan terkendali bahkan ada peserta aksi yang bukan OAP juga terlibat dalam aksi tersebut, tandas Wakil Ketua MRP PB, Cyrillus Adopak, SE, MM.

Dikataknnya, aspirasi damai yang dilakukan ini masih berada dalam bingkai NKRI karena itu apa pun yang terjadi dalam aksi – aksi ini, NKRI tetap Harga Mati.(RL 07)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *