Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono ditemui usai rapat kerja bersama Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI beserta TNI AD, TNI AL, dan TNI AU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2023). FOTO: ANTARA/MELALUSA SUSTHIRA K.
PAPUADALAMBERITA.COM.JAKARTA – Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan bahwa institusinya mengajukan tambahan dukungan anggaran kepada Komisi I DPR untuk anggaran kontijensi dari pagu anggaran tahun 2024.
“Dari anggaran yang sudah ada pagunya tersebut, saya mintakan dukungan dari Komisi I untuk menambah anggaran, khususnya untuk anggaran kontijensi,” kata Yudo usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Sebab, kata dia, TNI sampai dengan saat ini tidak memiliki anggaran kontijensi sehingga menyulitkan pengaturan anggaran tiap kali ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar program yang telah direncanakan.
“Ini yang kesulitan untuk mengatur lagi anggaran yang sebenarnya sudah terprogram,” ucapnya.
Dia mengatakan anggaran kontijensi tersebut dimaksudkan sebagai anggaran di luar dari anggaran untuk program-program yang sudah direncanakan, misalnya, untuk pengerahan pasukan TNI dalam penanggulangan bencana alam.
“Ini yang kontijensi. Jadi, umpama gini, kita ada gempa bumi, terus kita kemudian ada SAR, ini kan enggak bisa direncanakan,” katanya.
Yudo menyebut tambahan untuk anggaran kontijensi yang diajukan sekitar Rp250 miliar, namun anggaran tersebut akan dikembalikan ke kas negara apabila tidak digunakan.
“Kontijensi sekitar Rp250 miliar. Tapi ini artinya gini kalau ada kontijensi kita gunakan, tapi kalau tidak, dalam akhir tahun kita kembalikan ke kas negara karena memang kegunaannya hanya untuk kontijensi,” tuturnya.
Dia mengatakan pihaknya juga mengajukan dukungan tambahan anggaran untuk tunjangan khusus bagi prajurit TNI yang bertugas di Papua kepada Komisi I DPR RI.
“Jadi, sudah terakhir tahun 2002 sehingga sudah 21 tahun tidak ada evaluasi, sehingga ini saya mintakan dukungan pada Komisi I untuk bisa diadakan evaluasi dan diadakan kenaikan,” jelasnya.
Termasuk, pihaknya mengajukan pula dukungan anggaran khusus untuk pembangunan pos-pos TNI yang berada di wilayah perbatasan.
“Ini juga kami ajukan di luar anggaran yang sudah ada karena memang pos TNI kita di sana sangat terbatas, sangat minim supaya mereka yang bertugas di sana bisa melaksanakan tugas dengan baik, tentunya dengan sarana prasarana yang memadai,” kata dia.(antara)
Pewarta : Melalusa Susthira Khalida
Editor : Didik Kusbiantoro
