PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Mantan Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol Drs Paulus Waterpauw MSI sependapat atas usulan Kemendagri yang mengimbau pemerintah daerah se-tanah Papua serius menganggarkan anggaran beasiswa anak-anak Papua.
Ia mengatakan, sebetulnya anggaran tersebut telah ada, tetapi ketika diberikan kepada mahasiswa juga harus diawasi.
‘’Saya setuju akan hal itu, dan sebenarnya pos anggaran itu sudah ada,’’ ujar Paulus Waterpauw kepada wartawan di Manokwari, Ahad (14/1/2024).
Menurut Paulus Waterpauw , dana Otonomi khusus (Otsus) untuk pendidikan sangat besar, sekitar 30 persen. Anggaran tersebut jika dikelola dengan benar hal-hal seperti ini (pendidikan) tidak pernah ada masalah.
‘’Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Papua Barat yang diberikan amanah untuk mengelola dana Otsus dalam bentuk beasiswa kepada putra-putri Papua beberapa kali datang ke New Zealand bertemu yayasan, harusnya juga mengecek anak-anak mahasiswa,’’ ujar Waterpauw.
‘’Kemudian anak-anak itu punya problem, kebanyakan mahasiswa pada saat masa-masa orientasi atau penyesuaian dalam hal bahasa Inggris rata-rata bermasalah. Akhirnya, dalam kurun waktu 1-2 tahun belum bisa menyesuaikan akhirnya dikembalikan,’’ tuturnya.
‘’Disitulah kemungkinan kebocoran-kebocoran anggaran, sehingga anak-anak yang tahapan berikutnya untuk mendapatkan hak mereka (pendidikan) kemungkinan besar tidak mendapatkan sebagaimana yang dijanjikan,’’ sambung Waterpauw.
Ia menambahkan,Itu yang diduga, ada sebuah konsekuensi yang disayangkan dari penyelenggara di sana (luar negeri) .
‘’Kami telah menkonfirmasi ke Menlu, Retno ada hampir 2.500an di seluruh dunia akhirnya putus sekolah karena tidak memiliki biaya dan melakukan berbagai kegiatan seperti bekerj,’’ sebutnya.
Kata Waterpauw Ia melihat, salah satu kelemahannya karena tidak ada kontrol tentang beasiswa yang diberikan. Kemungkinan pemerintah daerah sudah anggarkan, tetapi tidak lagi dilakukan pengawasan-pengawasan secara ketat.
‘’Sewaktu saya menjabat sebagai Kabagintelkam hal ini yang kita garap, setelah memberikan beasiswa, pemerintah daerah harus memberikan pengawasan-pengawasan terhadap mahasiswanya baik di dalam negeri maupun luar negeri,’’ ka Paulus Waterpauw.(tam)
