Kepala Badan Pusat Statistik Papua Barat, Maritje Pattiwaellapia, SE, M.Si bersama wartawan pada wrokshop wartawan “Sensus Penduduk 2020-Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia”, Rabu (10/12/2019) di AstonNiu Hotel Manokwari. FOTO: RUSTAM MADUBUN/papuadalamberita.com
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWRAI – Evaluasi pembangunan, pemerintah memerlukan data berkualitas dari institusi kompeten, seperti Badan Pusat Statistik (BPS).
‘’Untuk melaksanakan sensus penduduk 2020 persiapannya sudah jauh-jauh hari dari 2018. Kita juga sudah siap secara nasional sampai ke daerah. Jadi segala persiapan infrastruktur kita sudah siapkan mulai dari pemetaan wilayah termasuk Papua Barat dipetakan sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT),’’ kata Kepala BPS Papua Barat Marice Pattiwaellapia, SE, M.Si kepada wartawan di sela-sela workshop wartawan “Sensusus Penduduk 2020-Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia” di AstonNiu Hotel Manokwari, Rabu (10/12/2019).
Selain telah memiliki peta wilayah, untuk petugas sensus turun sudah lengkap. Jadi kalau pakai digitalisasi di-zoom bisa diketahu rumah penduduk posisinya di mana, itu telah siapkan kemudian masalah petugas BPS akan merekrut sekitar tiga ribu orang petugas di seluruh provinsi Papua Barat..
‘’Di Papua Barat, nanti direktur secara terbuka, kita akan seleksi ketat supaya petugas yang kita turunkan di lapangan berkualitas, kita sudah punya schedule sesuai waktu semua main store-nya sudah disiapkan. Kemudian terkait sensus online memang target kita hanya 3% , karena kita paham betul kondisi wilayah kita dengan internet yang ada, beberapa daerah lain 10 bahkan 20% kalau daerah Jawa bisa 30% ,’’ terangnya.
Tetapi untuk membangun kemauan masyarakat juga tidak mudah, misalnya masyarakat bisa saja beranggapan bahwa buat apa sensus, internet saja bermasalah.
Tetapi, menurutnya bagaimana membangun rasa masyarakat untuk mengupdate data secara mandiri, karena ini untuk kebutuhan dan keperluan bangsa. Diakuinya itu tidak mudah jadi kadang masyarakat berpikir penting kah buat saya itu sensusu?
‘’Yang sekarang kita berharap, teman-teman media bantu kita mensosialisasi ini, supaya masyarakat merasa bahwa sensus betul Kita harus disensus, karena ini sangat penting,’’ harap Kepala BPS Papua Barat.
Jika tidak mendaftar jumlah penduduk pemerintah melakukan perencanaan akan gagal, karena data jumlah penduduk simpang siur, tidak tepat dan tidak berkualitas.
Kepala Bagian Tata Usaha BPS Papua Barat, Ir Merry, MP sebagai moderator dan pemateri pertama, Kabag Humas BPS Republik Indonesia pada workshop wartawan, Selasa (10/12/2019). FOTO RUSTAM MADUBUN/papuadalamberita.com
‘’Jadi saya yakin sisa waktu ini, persiapan kita sudah matang dan tadi juga sudah disampaikan Pak Eko kalaupun kita tidak capai 3% akhirnya nanti kita turun door to door lagi dengan data dasar sudah ada yang sudah punya KTP itu kita akan door to door akan mencacah dari rumah ke rumah itu konsekuensi,’’ kata Kepala BPS Papua Barat.
‘’Jadi kalau memang di sensus online cuma 1%, atau bahkan tidak ada yang tidak masalah yang penting proses yang diturunkan secara nasional harus diikuti semua daerah. Makanya kita mensosialisasi ke semua komponen, tokoh-tokoh penting, OPD, akademisi bahkan tahun depan ada pertemuan akbar yaitu seluruh bupati dan kepala distrik, kita masuk di situ. Kita masuk ke segmen segmen, wartawan, akademisi sekolah-sekolah kita masuk, tegasnya.
Tahun depan nanti kata, Kepala BPS Papua Barat, akan ada Rapat Koordinasi Tingkat Desa (Rakordes), kepala-kepala desa ini dikumpul BPS akan melakukan rapat koordinasi, bahwa sensus merupakan tanggungjawab semua pihak sampai di tingkat RT, kepala desa, Camat.
‘’Bahkan itu nanti ada regulasi dari kementerian dalam negeri sampai kepada gubernur, bupati dan camat, semua ini program nasional,’’ pesannya.
BPS akan melakukan sensus penduduk secara daring mulai 15 Februari sampai 31 Maret 2020 Ia berharap seluruh warga negara Indonesia berpartisipasi dalam pelaksanaan sensus 2020.(tam)
