Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyerahkan dokumen nota keuangan dan RAPBD tahun 2020 kepada ketua DPR Oregenes Wonggor, Rabu (18/12/2019), untuk dibahas dalam rapat paripurna (Antara/Toyiban)
PAPUADALAMBERITA.COM.MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat memproyeksikan pendapatan daerah pada tahun 2020 mencapai Rp9,2 triliun.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan pada penyerahan Dokumen Nota Keuangan dan Rancangan APBD kepada DPR di Manokwari, Rabu, mengutarakan, realisasi pendapatan asli daerah tahun depan ditargetkan mencapai Rp512 miliar lebih, bersumber dari sektor pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain PAD.
“Lalu dari dana perimbangan pemerintah pusat sebesar Rp4,3 triliun. Berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum serta dana alokasi khusus,” kata gubernur.
Lain-lain pendapatan yang akan masuk ke Papua Barat, lanjut Dominggus, berupa pendapatan hibah, dana Otsus, dana tambahan infrastruktur Otsus serta insentif. Total lain-lain pendapatan yang diterima Pemprov Papua Barat tahun depan diproyeksikan mencapai Rp4,3 triliun.
Ditemui usai kegiatan tersebut, Mandacan optimistis, pembahasan RAPBD Papua Barat bisa tuntas dan disahkan DPRD sebelum 31 Desember 2019.
“Untuk program tahun 2020, semua bidang kita prioritaskan. Semua sektor saling berkaitan, kesehatan, pendidikan, pertanian, pariwisata semua harus saling mendukung,” ujarnya.
Kegiatan atau pekerjaan umum (PU) serta perhubungan pada tahun 2020, lanjutnya, masih mendapat alokasi anggaran yang lebih besar dibanding lain. Sebagian besar dana tambahan infrastruktur (DTI) Otsus pun sebagian besar dialokasikan pada dua bidang tersebut.
“Sesuai nomenklatur memang seperti itu, DTI ini dikucurkan pemerintah pusat untuk mendorong bidang ke-PU-an dan perhubungan di sini,” ujarnya lagi.
Gubernur juga berharap, serapan anggaran tahun 2020 bisa lebih maksimal. Sehingga masyarakat menikmati pembangunan yang berlangsung di daerah ini.
“Kita pun terus melakukan perbaikan sistem menuju penerapan kebijakan e-governmant. Kami sedang berupa menerapkan e-planning, e-badgeting dan e-porcuremant. Ini masih awal jadi memang masih banyak kelemahan terutama terkait sumber daya manusia,” ujarnya.(ant)
