fbpx
Anggota DPR RI Dapil Papua Barat, Rico Sia. FOTO: ISTIMEWA/papuadalamberita.com. PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Rancangan Undang-undang (RUU) nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus)... RUU Otsus Masuk Prolegnas 2020, Rico Harap Berpihak Kepada Orang Asli Papua

Anggota DPR RI Dapil Papua Barat, Rico Sia. FOTO: ISTIMEWA/papuadalamberita.com.

PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Rancangan Undang-undang (RUU) nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) masuk 50 RUU yang telah disahkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Pengesahan 50 RUU prioritas tersebut dilakukan pada rapat paripurna ke 6 DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Anggota DPR RI Dapil Papua Barat, Rico Sia sangat bersyukur karena apa yang menjadi perjuangkan selama ini dapat disahkan di rapat paripurna parlamen senayan.

Rico Sia menjelaskan, bahwa hasil RUU Otsus harus berpihak dan berpengaruh besar untuk meningkatkan kesejahteraan manusia di Papua. Semestinya salah satu pasal yang harus ada sesuai semangat Otsus yaitu setiap instansi di Papua Barat wajib menggunakan 80% masyarakat Papua sebagai pekerjanya.

“Pemekaran harus disertai dengan semangat dan janji Otsus untuk memberdayakan 80 persen orang asli Papua pada setiap instansi yang ada.  Jadi pada Otsus yang lalu, ada janji yang terucap bahwa 80 persen di dalam penerimaan pegawai di berbagai instansi, namun dalam perjalanannya ternyata tidak seperti itu. Hal itulah yang membuat kecemburuan dan menjadi polemik berkepanjangan,” tegas politisi NasDem itu melalui keterangan teetulisnya yang diterima media ini, Rabu (18/12/2019)

Legislator senayan dari Papua Barat itu menilai selama ini masih ada salah penempatan dana Otsus yang mengakibatkan kurang dirasakan masyarakat di Papua Barat.

Rico Sia (tegah) bersama Wali Kota Sorong, Komaruddin Watubun, Musa Kamudi serta sejumlah tokoh Papua. FOTO; ISTIMEWA/papuadalamberita.com.

“Dana-dana Otsus yang sampai ke daerah kurang diserapkan karena beberapa hal. Ini mengakibatkan terjadi pro kontra di masyarakat,” ujarnya.

Anggota Tim Pemantau DPR RI Terhadap Pelaksanaan UU Otonomi Daerah Khusus berjanji pengawasan Otsus saat ini akan lebih terperinci, serta yang terpenting adalah keberpihakan terhadap masyarakat Papua.

“Untuk kali ini yang ada dalam pembahasan, tentunya kita  akan lebih terperinci lagi dan yang penting harus betul-betul berpihak kepada orang-orang Papua,” tambah anggota Komisi X DPR RI dari NasDem itu.

Rico juga mengimbau Pemerintah Pusat maupun kepala daerah agar dapat bersinergi dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk menyejahterakan masyarakat Papua.

“Pemerintah Pusat melalui aturan-aturannya harus lebih mempertegas apa saja yang boleh dilakukan kepala daerah sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat untuk menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai ada aturan-aturan di daerah namun tidak diketahui oleh kepala daerah itu sendiri,” tandasnya.(tam)

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Maaf Tidak Bisa Dicopy !!