DR Mulyadi Jaya dan Al Faris Labago saat jumpa pers bersama wartawan, Selasa (26/5/2020) di Manokwari. FOTO: rustam madubun/papuadala,mberita.com.
PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI- Dua petinggi Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Papua Barat, Ketua Dewan Pertimbangan DR Mulyadi Jaya dan Wakil Sekretaris MUI Papua Barat AL Faris Labaggo menjelaskan terkait kehadiran Ketua MUI Papua Barat H Ahmad Nausrau dalam pertemuan MUI KAbupaten Manokwari bersama Ormas Islam se Papua Barat Ahad (17/5/2020) di Manokwari.
Baca Juga: Ini Penjelasan Resmi MUI Manokwari Soal Pertemuan Bersama Ormas Islam Ahad Lalu
Kehadiran tokoh intelktual muslim Papua Barat yang juga Ketua MUI Papua Barat untuk menjelaskan tentang redaksional dan narasi undangan yang dikeluarkan MUI Kabupaten kepada Ormas-ormas.
‘’Terkait Ketua UMI Papua Barat, saat itu Ketua MUI PB ingin menjelaskan tentang undangan itu, bahwa undangan redaksi tidak begitu, mohon ini jangan diulang lagi, beliau hadir untuk mengoreksi undangan itu,’’ jelas Haji Mulyadi Jaya yang juga Ketua Muhamadiyah Provinsi Papua Barat kepada wartawan, Selasa (26/5/2020).
Kegiatan itu, kegiatan MUI Kabupaten Manokwari yang diundang adalah Ormas Islam Kabupaten dan Provinsi hadiri.
‘’Pertemuan itu adalah kegiatan MUI Kabupaten, MUI Provinsi diundang, pertemuan itu tidak menghasilkan apa-apa, karena menerima masukan dari ormas-ormas Islam yang hadiri,’’ sambung Wakil Sekretaris MUI Papua Barat Al Faris Labaggo.
Alfaris menjelaskan kepada wartawan bahwa dalam pertemuan yang digelar MUI Kabupaten pada Ahad lalu tidak menghasilan keputusan.
‘’Saya ikut rapat dan kita tidak bicara nama, saya tidak dengar ada nama, dan saya hadir,’’ tegas Alfaris.
Sedangkan lanjut Mulyadi bahwa hajatan MUI Kabupaten Manokwari pada saat itu melihat calon-calon yang sudah diajukan partai politik, disitulah MUI melihat kriteria mana yang baik menurut MUI.
‘’Jadi menurut kami, MUI tidak dibawah ke rana politik praktis, tetapi itu bagian dari tugas MUI, tugas MUI memberikan pertimbangan, salah satunya bagaimana kita melihat figure pemimpin yang sudah ada,’’ jelas Mulyadi yang mantan wartawan senior Harian Cenderawasih Pos Jayapura ini.
Ia mencontohkan. bagiamana nasionalisanya seorang calon, bagaiman calon itu memiliki pendekatan kepada masyarakat. ‘’Saya hadir, jadi saya tau ceritanya,’’ ungkap Mulyadi.
Tambah Mulyadi, bahwa dalam pertemuan itu juga MUI Kabupaten mendegar masukan Ormas seperti Nahdatul Ulama Papua Barat, Muhamadiyah Papua Barat, Aisyiah Papua Barat, Muhamad iyah Kabupaten yang merasa kebaratan atas pertemuan dan narasi undangan sehingga pertemuan ditutup dan tidak bicara tentang nama calon, kemudian dilanjutkan dengan buka puasa.
Terkait poin keenam dalam siaran pres MUI Kabupaten kepada wartgan yang menyerahkan semua penyelesaian pertemuan kepada MUI Papua Barat, kata Alfaris akan diadakan pertemuan internal organisasi membahas tentang poin keenam.
‘’Akan dibicarakan secara internal oleh MUI Provinsi,’’ sambung Al Faris Labaggo.
Menurut Doktor Mulyadi Jaya MUI sering membahas tentang politik keumatan, ekonomi, kebudayaan, sehingga pertemuan itu bukan politik praktis.
‘’Yang disebut politik praktis itu kalau Ketua MUI Kabupaten ikut kampanye, ikut menjagokan seseorang, ini tidak, Ketua MUI didasari AD/ART yang memang tidak boleh berpolitik, tetapi kalau membicarakan strategi politik keumatan, itu fungsi MUI, ini bukan politik praktis,’’ tegas Mulyadi yang melanjutkan bahwa berbicara politik, lantas jangan dianggap sudah berpolitik praktis.
‘’Saya yang terakhir memberi saran, saya bilang jangan dilanjutkan karena kita sudah tahapan Pilkada, akhirnya tidak dilanjutkan kita langsung buka puasa,’’ urainya.(tam)
