Kakanwil Kemenkumham Papua Barat menyerahkan penghargaan. PAPUADALAMBERIRA. FOTO: HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA BARAT
PAPUADALAMBERITA. MANOKWARI – Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia 10 Desember 2020, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI menggelar upacara peringatan ke-72 tahun 2020 di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (14/12/2020) dan diikuti secara virtual melalui aplikasi zoom oleh seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Indonesia.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly dalam amantanya berpesan bahwa di negara yang berasaskan hukum seperti Indonesia, demokrasi dan penegakan HAM merupakan dua sisi yang tak dapat dipisahkan.
Demokrasi disebutnya sebagai cara pelaksanaan negara sebagai organisasi kekuasaan yang menjamin pengakuan terhadap HAM, sedangkan pelaksanaan demokrasi itu sendiri juga harus dilandasi oleh prinsip-prinsip HAM.
Berjalannya demokrasi dan penegakan HAM ini dibuktikan dengan telah diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di beberapa daerah yang berjalan dengan aman, dimana hal ini merupakan cerminan penghormatan atas prinsip-prinsip HAM.
Menkumham juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kanwil dan Pemda yang telah berhasil menyukseskan program pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan hak dasar manusia di daerah melalui Program Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan pendekatan Pelayanan Publik Berbasis HAM.
Kakanwil Kemenkumham Papua Barat bersama tamu undangan. PAPUADALAMBERIRA. FOTO: HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA BARAT
“Sebagai sebuah program, Kabupaten/Kota Peduli HAM menjadi signifikan ketika animo pemerintah daerah semakin tinggi untuk mencapai predikat Peduli HAM. Hal ini tentu menjadi jalan masuk bagi Pemerintah untuk semakin meningkatkan komitmen penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM,” kata Yasonna.
“Saya ucapkan selamat kepada seluruh pemerintah Kabupaten/Kota yang telah meraih predikat sebagai Kabupaten/Kota yang peduli HAM, dan kepada jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham yang memperoleh penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM. Juga saya mengucapkan selamat kepada para Gubernur yang mendapat penghargaan sebagai pembina yang mendorong Kabupaten/Kota untuk senantiasa peduli HAM,” tuturnya.
Dalam acara yang diisi sambutan virtual dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta turut dihadiri langsung Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.
Selepas mengikuti Upacara Peringatan Hari HAM Sedunia ke-72 tahun 2020 secara virtual di Ruang Aula, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Papua Barat, Anthonius M. Ayorbaba berharap ada kemajuan dalam hal pemenuhan hak dasar manusia di Papua Barat.
“Saya berharap kedepan Papua Barat juga bisa menjadi Kantor Wilayah yang terus mendorong upaya pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia,” harap Kakanwil.
Kakanwil, keberhasilan memperoleh Predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM pada tahun 2020 untuk Papua Barat tidak ada jika dibandingkan dengan tahun 2019 ada 4 Kota/Kabupaten di Papua Barat yang berhasil memperoleh Predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM setelah melalui proses penilaian dan evaluasi yang cukup panjang.
Kakanwil Kemenkumham Papua Barat bersama penerima penghargaan. PAPUADALAMBERIRA. FOTO: HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA BARAT
Selain mengikuti kegiatan upacara, Kanwil Kemenkumham Papua Barat menyerahkan piagam perhargaan kepada beberapa pihak yang punya adil tersendiri dalam mendukung dan mendorong upaya pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Papua Barat yang diserahkan secara langsung oleh Kakanwil dan disaksikan oleh para tamu undangan yang hadir.
Adapun pihak-pihak yang menerima piagam penghargaan dari Kanwil Kemenkumham Papua Barat diantaranya:
- Pengharagaan diberikan kepada Biro Hukum Sekda Provinsi Papua Barat atas sumbangsih bersama Kanwil Kemenkumham Papua Barat menyusun 2 (dua) Raperdasi yakni Bantuan Hukum bagi Orang Tidak Mampu dan Hak Kekayaan Intelektual. Kedua raperdasi yang dimaksudkan saat ini saat tinggal menyisahkan proses pembahasan dan penetapan di DPR Provinsi Papua Barat.
- Penghargaan diberikan kepada tiga (3) orang pendeta yaitu Pdt. Soleman Manufandu, Pdt. Jeremiah yang telah dilatih oleh Kanwil Kemenkumham Papua Barat menjadi Paralegal dari total 200 peserta. Paralegal merupakan para pendeta atau hamba Tuhan, tokoh gereja dan tokoh adat yang telah dilatih dan diberikan pembekalan informasi hukum oleh Kanwil Kemenkumham Papua Barat untuk membantu orang tidak mampu yang berhadapan dengan masalah hukum sebelum di proses oleh pihak kepolisian ataupun proses lanjutan lainnya.
- OBH Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong. OBH PBHKP merupakan salah satu OBH dari 5 OBH di Papua Barat yang bertugas menyediakan jasa pengacara bagi Orang Tidak Mampu yang berurusan dengan hukum dan didampingi dari tahap awal hingga inkracht.
Hadir dalam perintan itu diantaranya Ketua PGGP Papua Barat (Pdt. Sherly Parinussa), para pendeta, perwakilan OPD Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, pejabat administrator dan pengawas bidang HAM serta media.(tam)
