PAPUADALAMBERITA.COM. MANOKWARI – Pj Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP., memimpin rapat evaluasi dan rencana monitoring serta evaluasi pemungutan suara Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan 14 Februari nanti.
Rapat pada Sabtu, (10/2/2024) di Aston Niu Hotel Manokwari, setelah orang nomor satu di Papua Barat ini usa kunjungan kerja di Kabupaten Fakfak dan Kaimana meresmikan listrik desa sebagai program nasional Indonesia terang.
Rapat bersama Forkopimda Papua Barat dipimpin Pj Gubernur Ali Baham, dihadiri perwakilan Forkopimda Papua Barat, guna memastikan kesiapan Pemilu H -3 14 Februari 2024.
Pj Gubernur Ali Baham dalam repat tersebut, mengajak semua pihak, Pemda, TNI, Polri, Forkopimda maupun BIN dan seluruh pemerintah di Papua Barat untuk memberikan dukungan kepada penyelenggara Pemilu dalam tugas dan fungsi masing – masing, terutama dalam dalam menciptakan Pemilu aman, tertib, sukses.
“Kami (Pj Gubernur Papua Barat) kemarin, telah melakukan pengecekan dari Kabupaten Fakfak, Kaimana, dan melihat TNI, Polri seluruhnya kompak,” ungkap Ali Baham dalam rapat, Sabtu (10/2/2024).
Lanjutnya, Pemerintah harus mendukung penuh pihak penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu, terutama dukungan keamanan, ketertiban dan memastikan pendistribusian logistik berajalan lancar.
Yang terpenting juga bagi Ali Baham, untuk memastikan target tingkat partisipasi pemilih di atas 80 persen dapat tercapai. Karena itu perlu dilakukan himbauan untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya di TPS dan menjaga kualitas pemilu, dimana masyarakat yang punya hak memilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan melakukan pencoblosan dengan baik dan benar.
Rapat Evaluasi dan rencana monitoring serta evaluasi pemungutan suara Pemilu 2024, dipimpin Pj Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP. Sabtu (10/2/2024). FOTO : ISTIMEWA. PAPUADALAMBERITA.COM.
“Target partisipasi pemilih di atas 80 perses. Partisipasi pemilih adalah bagaimana masyarakat yang mempunyai hak pilih bisa datang ke TPS menyampaikan suaranya,” tuturnya.
Dalam rapat tersebut, Ali Baham menerima informasi dari berbagai pihak terkait kondisi terkini H -3 jelang Pemilu, yakni pendistribusian logistik, pengamanan pada daerah kerawanan Pemilu dan berbagai hal tekhnis lainnya.
“Kita harapkan dalam beberapa hari ini, kita bagi tugas tim supervisi, baik pemerintah daerah, Forkopimda bersama – sama memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar,” pintanya.
Sementara Kabinda Papua Barat, Mayjen (Purn) TNI Daru Cahyono, dalam rapat tersebut menjelaskan sejumlah indeks kerawanan Pemilu, salah satunya politisasi isu strategis permasalah Papua untuk melegitimasi hasil Pemilu yang terus dikembangkan di media sosial.
“Beberapa kerawanan yang kita dapat dicacat, dibandingkan dengan daerah – daerah yang suhunya naik, kita memprediksi adanya bentrok antar penduduk, mobilisasi massa, aksi protes atau tindakan anarkis lainnya, ini yang perlu diantisipasi,” ucapnya Kabinda.
Sementara Kapolda Papua Barat melalui Direktorat Intelkam, Kombes Pol Agustinus Ary Purwanto, mengatakan, telah dilaksanakan pergeseran pasukan untuk membeck up Polres di Wilayah Hukum Polda Papua Barat, disamping mereduksi dinamika Kantibmas yang berdampak pada pelaksanaan Pemilu.
“Polda Papua Barat, sudah melaksanakan evaluasi persiapan menjelang pemungutan suara sebanyak tiga kali. Pertama adalah memastikan kelengkapan pemilu dan sampai dengan hari ini semuanya sudah lengkap,” bebernya Direktorat Intelkam Polda Papua Barat.
Sementara Ass Intel Kejati Papua Barat, mengatakan, Kejati Papua Barat telah membentuk posko untuk memberikan laporan yang diterima dari setiap daerah untuk kembali dilaporkan ke pusat.
Sedangkan bidang Datun (perdata dan tata usaha negara) Kejati Papua Barat telah bekerjasama dengan pihak KPU untuk menyiapkan Jaksa Pengacara Negara yang siap mendampingi KPU untuk menangani laporan gugatan.
“Kami telah membuka posko pemilu di halaman Kantor Kajati Papua Barat mulai dari tanggal 6 Februari 2024,” ucapnya.
Rapat tersebut berlangsung dengan pembahasan tekhnis persiapan tim supervisi monitoring untuk terjun langsung ke 7 Kabupaten di Papua Barat, posko Desk yang berlokasi pada Kejati Papua Barat sebagai pusat pelaporan.(rls/RL 07)
